TARAKAN – Gabungan Organisasi Masyarakat di Tarakan sepakat sampaikan 7 pernyataan sikap terkait dugaan kasus jual beli jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang saat ini menjadi perhatian publik.
Ketua Forum Komunikasi Warga Tidung, Sabirin Sanyong, mengungkapkan bahwa akhir – akhir ini terjadi kegaduhan yang dipicu oleh dugaan adanya transaksi jual beli jabatan di Pemprov Kaltara dan sudah terlaporkan.
“Karena itu kami ingin memberikan pernyataan sikap, betapa penting pernyataan sikap ini kaitannya adalah birokrasi Pemerintah Provinsi yang diamanahkan rakyat untuk mengelola SDM maupun SDA. Terkait kegaduhan itu kami sepakat menyampaikan pernyataan sikap,” ujarnya kepada awak media, Rabu (27/7/2022).
Tujuh pernyataan sikap yang disepakati yaitu,
1. Meminta kepada gubernur untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi di internal birokrasi pemprov Kaltara.
2. Meminta kepada gubernur mengelola birokrasi serius lugas tegas transparan tidak diskriminatif serta menempatkan ASN sesuai kompetensi tanpa pandang suku.
3. Meminta kepada gubernur menindak tegas ASN yang menyimpang di lingkungan birokrasi Pemprov Kaltara.
4. Bila transaksi jual beli jabatan terbukti benar gubernur harus bertindak tegas untuk membatalkan pengangkatan pejabat eselon 4 dan eselon 3 .
5.mendesak DPRD Kaltara untuk membentuk pansus tentang penyelesaian dugaan transaksi jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara.
6. Menghimbau kepada semua pemangku kepentingan untuk melihat masalah ini sebagai masalah hukum semata dan bukan masalah suku.
7. Menghimbau kepada semua pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan negara.
“Saya komitmen siapapun dia kalau dia menyalahgunakan kewenangan silahkan hukum menindak,” katanya.
Pernyataan sikap ini disepakati bersama oleh, Pusaka Tarakan, Pasukan Adat Bulu Tunggal Tarakan, Tameng Adat Borneo (TAB), Gerakan Putra Asli Kalimantan (Gepak), Lembaga Bantuan Hukum CACL dan Forum Komunikasi Warga Tidung. (*)
