BULUNGAN – Transformasi dan inovasi peningkatan teknologi pelayanan publik berbasis aplikasi transaksi keuangan secara online saat ini sudah menjadi prioritas global termasuk di lingkup pemerintahan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan, Muhammad, ST mewakili Bupati Bulungan menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan keuangan daerah dan penggunaan ATKP (Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah) pada Kamis (6/7).
Pelatihan dan bimtek diikuti para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara, bendahara pembantu serta operator masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Dijelaskan, pelatihan dan bimtek penggunaan ATKP dalam pelaksanaan APBD terintegrasi dengan SIMDA (FMIS) serta optimalisasi dan implementasi SiPeradi (Sistem Pengendalian Realisasi Anggaran Digital). Narasumbernya berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta PT BPD Kaltim Kaltara (Kaltimtara).
Kegiatan menjadi tindaklanjut ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Belanja dan Penerimaan Pendapatan Non Tunai dalam APBD, yang menegaskan setiap pembayaran belanja dan penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran dan penerimaan non tunai.
“Saya mengingatkan, bahwa transformasi dan inovasi peningkatan teknologi pelayanan publik berbasis aplikasi transaksi keuangan secara online saat ini sudah menjadi prioritas global termasuk di lingkup pemerintahan,†terangnya dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya, Kota Tarakan. Para PPK, bendahara dan operator OPD Pemkab diminta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan bimtek serta mengaplikasikannya di lingkup kerja masing-masing, sehingga kesalahan administrasi, temuan dan sebagainya dapat diminimalisir dan terhindarkan.
“Saya juga berharap aplikasi SiPeradi ini dapat diterapkan di OPD masing-masing, salah satunya dalam bentuk kuitansi pembayaran secara online,†imbuhnya.(*)
Discussion about this post