TARAKAN – Massa aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi (Apirmasi), menyayangkan tindakan respensifitas dari aparat kepolisian saat melakukan pengamanan. Hal ini menurutnya, tidak ada tindakan humanis seperti aparat kepolisian kepada mahasiswa dan masyarakat.
Perwakilan HMI lainnya, Diki juga menyerukan ada 5 orang mahasiswa yang sempat diamankan saat sedang menyuarakan aksi. Akibat tindakan represif ini, pihaknya sepakat kembali ke Polres Tarakan agar Kapolres bertindak humanis saat mengamankan aksi mahasiswa selanjutnya tanpa ada tindakan kekerasan.
“Kami pastikan akan ada (aksi lagi). Kami tidak terima teman-teman ada yang berdarah dan ada juga yang sampai pecah kepalanya. Waktunya akan kami koordinasikan lagi dengan teman-teman aliansi,†ungkap Diki ditemui dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Tarakan, Jumat (23/8/24).
Menanggapi hal itu, Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna menuturkan mengerahkan 317 personel terdiri dari Polres Tarakan 232 personel dan dari Brimob 85 orang.
“Kegiatan tadi berlangsung cukup kondusif, walaupun ada 5 orang anggota kami yang mengalami luka. Satu orang di bagian kepala, ada 4 dari Samapta yang jarinya luka. Kondisinya sudah bisa diobati. Itu luka akibat dorongan, dan termasuk tadi ada aksi lempar. Pada saat ada aksi lempar, anggota kami kena d keningnya,†ungkapnya.
Kapolres menegaskan, mahasiswa peserta aksi yang mengaku diamankan sebenarnya dibawa ke mobil kesehatan untuk diberikan pengobatan dan selanjutnya dikembalikan.
“Tidak ada (mahasiswa) yang pecah kepala, jangan di hiperbola. Kalau tadi dibilang represif, menurut kami cukup dengan SOP kami ya, dan diawali dengan negosiator. Ada dalmas awal, bagaimana mereka sampaikan (menyuarakan aksi), ya kita juga melakukan pengamanan,†tegasnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa mahasiswa ini, menuntut pernyataan sikap DPRD Tarakan terhadap penolakan Rancangan Undang undang (RUU) Pilkada Perubahan ke 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang.
Ainulinsyah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tarakan mengatakan pihaknya meminta DPRD Kota Tarakan menyatakan sikap untuk menolak RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR RI saat ini. Pihaknya juga meminta DPRD kota Tarakan untuk menyatakan sikap mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70.
“Kami mendesak DPRD Tarakan DPRD kota Tarakan dan Ketua Umum DPC Partai Politik untuk mengedepankan, menjujung tinggi dan menjalankan pelayanan publik serta nilai nilai demokrasi yang substansial. Mendesak KPU segera mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK dan tuntunan masyarakat paling lambat 23 Agustus,†kata Ainuliansyah.
Baca Juga : Aksi Mahasiswa Tolak RUU Pilkada di Tarakan Bentrok dengan Petugas
Tuntutan kelima, meminta DPRD Kota Tarakan untuk berkomitmen selalu berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan. Keenam, meminta kepada DPRD kota Tarakan untuk ikut andil dalam penyelesaian masalah kota Tarakan, antara lain pelayanan publik PLN, kesejahteraan pembudidaya rumput laut, kesehatan petani tambak, eksploitasi anak, pengelolaan pemeliharaan sampah, sengketa lahan di Kelurahan Pantai Amal dan legalitas tempat hiburan malam.
Selain itu, sepakat dengan semua aliansi pihaknya meminta seluruh anggota DPRD berjumlah lengkap untuk mendengarkan aspirasi. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa yang selalu ditemui perwakilan setiap melakukan aksi.
Baca Juga :Pelantikan Anggota DPRD Tarakan Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak RUU Pilkada
“Makanya kami tidak mau seperti itu. Kami sudah sepakat, tidak pernah menganggap adanya DPRD Kota Tarakan kalau begini sikapnya. Kalau persoalan tuntutan tadi, dari aliansi sudah prosedural, kami berikan amanah kepada mereka, harusnya mereka komitmen sumpahnya kepada rakyat, tidak boleh bersumpah depan PJ Wali Kota,†tegasnya.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tarakan, Fauzi menambahkan proses berlangsungnya aksi ini tidak kondusif. Diakhiri dengan kekecewaan dari mahasiswa, karena yang hadir harusnya 30 orang anggota DPRD justru yang hadir hanya 4 orang.
“Itupun keempat orang ini tidak bersedia dilantik bersama-sama di hadapan rakyat. Kami mahasiswa kecewa dan merasa prihatin dengan kondisi yang ada pada anggota DPRD kita yang baru dilantik,†katanya.(**)
Discussion about this post