Proyek Strategis Rel Kereta Samarinda Hadapi Tantangan Pendanaan

Dalam acara Expose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jaringan Jalur Rel Kereta Api Dalam Kota Samarinda yang digelar di Hotel Fugo, Selasa (10/12/2024), terungkap bahwa proyek ini menghadapi tantangan besar, terutama dari segi pendanaan.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa proyek belum layak secara finansial, meskipun memiliki potensi layak secara ekonomi di masa mendatang.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa proyek ini merupakan solusi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan transportasi di kota.

“Rel kereta api listrik menjadi jawaban atas kemacetan, polusi, dan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kendaraan pribadi. Ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, keberadaan transportasi publik berbasis rel sangat relevan dengan upaya Samarinda menjadi kota metropolitan sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan posisi Samarinda yang strategis, pembangunan transportasi berbasis rel akan menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Namun, salah satu hambatan utama adalah kebutuhan pendanaan yang mencapai Rp8 triliun, jumlah yang jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.

“Meski angkanya besar, dokumen FS ini memberi kami dasar kuat untuk mengajukan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga investor swasta. Kami juga akan mencoba memasukkan proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ungkap Andi Harun.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini bukan semata soal keuntungan finansial.

“Kami fokus pada manfaat publik, seperti pengurangan polusi, peningkatan mobilitas masyarakat, dan integrasi dengan rencana transportasi nasional,” ujarnya.

Proyek ini dirancang dengan berbagai pertimbangan, termasuk teknis, sosial, dan lingkungan. Bahkan, konektivitas dengan IKN juga menjadi prioritas dalam perencanaannya.

Andi Harun menyadari bahwa proyek ini memerlukan kolaborasi lintas pihak.

“Samarinda tidak bisa melakukannya sendiri. Kami memerlukan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan potensi investasi dari sektor swasta,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menambahkan bahwa tingkat penggunaan harian menjadi salah satu tantangan utama.

“Berdasarkan studi, proyeksi penggunaan harian kereta api hanya sekitar 520-550 orang. Hal ini membuatnya tidak layak secara finansial,” jelas Manalu.

Namun, ia optimis proyek ini layak secara ekonomi karena dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar jalur kereta api.

“Jika kawasan utara Samarinda berkembang atau muncul destinasi baru seperti kawasan wisata atau pusat ekonomi selain Bandara APT Pranoto, proyek ini akan lebih prospektif,” katanya.

Meski menghadapi tantangan besar, Andi Harun yakin dokumen FS ini adalah langkah awal yang penting.

“Studi ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi pembiayaan yang lebih komprehensif. Kami optimis dengan visi ini,” tutup Andi Harun. (*)