BALIKPAPAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029, dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Balai Kota, Selasa (18/3/2025).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan periode kepemimpinan di Balikpapan maupun Provinsi Kaltim saat ini merupakan momen emas, sekaligus dukungan untuk semakin meningkatkan pembangunan di Kota Balikpapan.
“Ini adalah periode keemasan. Gubernurnya orang Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim orang Balikpapan, unsur pimpinan fraksi di DPRD (Kaltara) juga banyak dari Balikpapan. Bahkan, saya sendiri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota berasal dari partai yang berbeda, namun komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik,†kata Rahmad Mas’ud dalam sambutannya.
Ia pun menyoroti posisi strategis yang dimiliki Balikpapan saat ini yang sudah memiliki posisi politik yang kuat. Tidak ada alasan lagi untuk tidak memaksimalkan pembangunan di kota tersebut. Ia menegaskan bahwa periode kepemimpinan saat ini harus menjadi era percepatan pembangunan kota.
“Periode kepemimpinan saat ini harus menjadi era percepatan pembangunan kota, artinya tidak ada hambatan untuk membangun kota ini. Tapi, tetap memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD dan berbagai pihak untuk mendapatkan tambahan anggaran dari tingkat provinsi maupun pusat,†tuturnya.
Hal itu disinggungnya, setelah menyebutkan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang yang mencapai Rp10 triliun. Sementara APBD Kota Balikpapan saat ini hanya sekitar Rp4 triliun lebih.
“Dengan posisi kita saat ini, sangat mungkin untuk memperjuangkan tambahan anggaran. Ketua DPRD dari Balikpapan, Ketua Komisi 3 yang menangani pembangunan juga dari Balikpapan, begitu pula Komisi 4 yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Tidak ada yang tidak mungkin,†tegasnya.
Selain itu, peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan, sudah seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah. Kata dia lagi, dengan pengurus baru Forum CSR bisa memberikan harapan untuk pemerintah mendapatkan CSR dengan optimal.
Ia berharap, melalui forum CSR ini juga, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak hanya perusahaan, tetapi semua pihak termasuk PNS dan pemangku kepentingan di Balikpapan harus memanfaatkan momentum ini dengan maksimal. “Ini bukan sekadar tantangan, tapi sebuah kewajiban. ASN yang bekerja di masa ini harus bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan Balikpapan,†tegasnya. (*)
