TANA TIDUNG, – Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 dilaksanakan di Kota Balikpapan diikuti seluruh kepala daerah secara daring dan luring. Termasuk Bupati Tana Tidung yang turut hadir secara Virtual, Jumat (25/4/2025).
Tema yang diusung dalam Peringatan Hari Otda ini Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang hadir.
“Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia yang hadir langsung maupun secara virtual. Kami hadir secara virtual untuk turut serta langsung dalam pelaksanaan Peringatan Otda sekaligus menerima arahan dari Wamendagri,†kata Bupati Ibrahim Ali.
Sementara, dalam amanatnya Wamendagri Bima Arya mengingatkan tujuan otonomi daerah merupakan komitmen pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa pada usia ke-29 tahun, otonomi daerah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan adil terhadap pelaksanaannya.
“Di satu sisi, kepala daerah tentu harus terus beradaptasi. Tetapi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat, juga tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sinkronisasi dan evaluasi,†katanya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang berbasis pada inovasi dan kolaborasi lintas sektor atau pentaheliks, serta membangun ekosistem ekonomi kreatif sebagai kunci penguatan kapasitas fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden untuk mempermudah perizinan usaha di segala tingkatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“Otonomi daerah faktanya tidak saja berhasil memajukan ekonomi, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari daerah. Ini adalah berkah otonomi daerah yang mengalir dari daerah menuju pusat,†tambahnya.
Wamendagri turut menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, sistem meritokrasi, dan penataan regulasi. Ia menyebutkan tumpang tindih regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu perhatian utama Kemendagri.
“Efisiensi harus menjadi mekanisme bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani,†jelasnya.
Menjawab berbagai pertanyaan mengenai relevansi kebijakan nasional, Bima Arya menegaskan bahwa program strategis nasional tidak bertujuan mengurangi peran pemerintah daerah, melainkan sebagai akselerator pembangunan dan pengungkit potensi lokal.
Ia mencontohkan program kedaulatan pangan, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan inisiatif lainnya sebagai bentuk nyata komitmen presiden terhadap pembangunan daerah. Wamendagri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak terjebak dalam dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi.
“Yang terpenting adalah pelayanan kepada rakyat. Mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang baik dan terus tingkatkan kualitas pelayanan publik. Dekatkan diri dengan rakyat, pahami keresahan mereka, dan bersama-sama wujudkan kesejahteraan yang merata,†pungkasnya. (*)
