DPMPTSP Balikpapan Ingatkan Kewajiban Perusahaan Besar Gandeng UMKM

BALIKPAPAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan menggelar Forum Kemitraan UMKM, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2022.

Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi mengatakan melalui Forum Kemitraan UMKM ini, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas dan lebih kompetitif.

“Ini sebagai langkah konket kami, sekaligus implementasi Permen Investasi BKPM yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM lokal di daerah,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Forum tersebut menghadirkan sekitar 20 pelaku usaha besar yang beroperasi di Balikpapan dan sekitarnya, serta puluhan pelaku UMKM lokal dari berbagai sektor usaha.

Hasbullah menambahkan, kegiatan yang dilakukan menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM. Dengan tujuan menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan.

“Undang-undang menugaskan kami mempertemukan dua pelaku usaha ini. Tujuannya jelas. Agar kita bisa berkembang dan bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan kompetitif,” tuturnya.

Dalam forum ini juga turut hadir sejumlah organisasi penting untuk memberikan dukungan, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang selama ini aktif dalam membina dunia usaha.

Selain itu, sejumlah narasumber dari instansi teknis seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, dan Inspektorat Daerah dihadirkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan aspek penting yang sering menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang.

“Seperti misalnya standar keamanan pangan, sertifikasi halal sampai pentingnya integritas dan tata kelola usaha yang baik,” kata Hasbullah lagi.

Hasbullah menegaskan, DPMPTSP memiliki peran penting sebagai penghubung antara dunia usaha besar dengan pelaku UMKM. Sehingga, meskipun Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian yang merupakan instansi teknis pembina UMKM secara langsung, DPMPTSP tetap harus ikut serta melakukan pembinaan.

Forum ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan inklusi ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berbasis pada kekuatan lokal.

“Contohnya, kalau perusahaan butuh APK (alat pelindung kerja), daripada beli di luar kota atau dari luar daerah, kenapa tidak menggandeng UMKM lokal yang memang punya produk itu? Kita bantu fasilitasi kemitraannya. Ini bentuk konkret mendorong ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia pun berharap akan ada kegiatan serupa yang bisa memberikan edukasi dan pembinaan kepada UMKM di Balikpapan. Sehingga, kegiatan tidak berhenti sebagai ajang seremonial belaka, melainkan menjadi awal dari terbentuknya hubungan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan antara perusahaan besar dan UMKM.

Menurutnya, sangat penting menciptakan rantai pasok (supply chain) yang lebih sehat, efisien, dan memberdayakan potensi lokal. Terlebih lagi, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan perlu dibina agar bisa berkembang secara merata.

“Kalau kita ingin ekonomi Balikpapan tumbuh secara merata. Maka kita harus bantu mereka untuk naik kelas, dan salah satunya melalui kemitraan ini. Jadi, dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri, tidak hanya membantu usaha kecil berkembang, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan,” tegasnya. (*)