TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara dalam penyusunan risk register atau daftar risiko kegiatan pembangunan daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta, mengatakan pihaknya melibatkan BPKP agar dapat mengurangi resiko.
“Minimal kita mengurangi risiko yang ada. Makanya kita libatkan BPKP sebagai bentuk pengawasan dal huam penyusunan program,” kata dia, Kamis (15/5/2025).
Iwan menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita berharap OPD dapat memahami dan menerapkan rekomendasi BPKP Kaltara dalam manajemen risiko,” tambahnya.
“Termasuk risiko-risiko sosial yang harus diantisipasi dalam setiap program yang disusun. Agar kita nantinya bisa lebih terintegrasi di tahun ini,” kata Iwan Sugiyanta lagi mengenai pentingnya penyusunan Risk Register.
Iwan Sugiyanta juga menambahkan dengan pengawasan BPKP Kaltara, pihaknya dapat memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara sistematis.
Dengan melibatkan BPKP Kaltara, Pemkab Bulungan dapat memperoleh manfaat besar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Pengawasan BPKP Kaltara dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya.
“Pengawasan BPKP Kaltara sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan,” tuturnya.
Selain itu, Pemkab Bulungan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Dengan melibatkan BPKP Kaltara, kita dapat memastikan setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara sistematis,” pungkasnya. (*/rn)
