Menu

Mode Gelap

Daerah

Laporan Keuangan Transparan dan Akuntabel, Pemkab Bulungan Raih Opini WTP


					Laporan Keuangan Transparan dan Akuntabel, Pemkab Bulungan Raih Opini WTP Perbesar

TANJUNG SELOR- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Pemkab Bulungan) mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Prestasi yang diraih Pemkab Bulungan keenam kalinya secara berturut-turut dari ini menunjukkan bahwa Pemkab Bulungan telah berhasil membangun kerjasama dengan jajarannya, dalam hal pengelolaan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah.

width"300"

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. “Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil ini,” kata Bupati.

Diakuinya, dalam proses pemeriksaan, Pemkab Bulungan menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan standarisasi harga antara wilayah kota dan pedalaman akibat kondisi geografis. Namun, Pemkab Bulungan berhasil mengatasi tantangan tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“LHP keuangan ini adalah bagian dari siklus manajemen keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujar Bupati.

Dengan diraihnya opini WTP ke-6 kali ini, Pemkab Bulungan berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan opini WTP ini dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Dwi Sabardiana, turut mengucapkan selamat atas capaian tersebut. Ia menekankan opini WTP bukan hanya merupakan penghargaan, tetapi juga merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Sebenarnya tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah dari uang negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (*/rn)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pengesahan BPD Kaltara Dinilai Cacat Hukum, Forum BUJP Lokal Kaltara Somasi ABUJAPI Pusat

27 Juli 2025 - 11:09

Pakuwaja Kaltara Tunjuk Suhardjo Trianto sebagai Plt Ketua Umum

27 Juli 2025 - 08:07

CIMB Niaga Kembali Raih Penghargaan Top 50 Perusahaan Terbuka ASEAN Terbaik

26 Juli 2025 - 22:12

Silaturahmi Budaya JMSI di Mandailing Natal, Teguh Santosa Apresiasi Kearifan Lokal

26 Juli 2025 - 20:54

Remaja di Sebatik Diduga Bakar Rumah Orang Tua, Kesal Ponsel Disita

26 Juli 2025 - 19:48

Dukung Asta Cita, Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Program TJSL Kilang Pertamina Unit Balikpapan

26 Juli 2025 - 17:29

Trending di Daerah