TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2025–2029.
Kegiatan yang digelar di Hotel Pangeran Khar pada Kamis (24/7) tersebut, dibuka Gubernur Kaltara, Dr. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos.
Dalam momen berharga tersebut Robby secara resmi melantik 7 Pelaksana DPPI Kaltara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/285/2025.
“Para pelaksana ini berasal dari kalangan Purna Paskibraka yang kini diamanahi untuk menjadi agen pemersatu bangsa dan pelestari nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Robby.
Robby menjelaskan pelantikan DPPI ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur pembentukan Duta Pancasila dari unsur Purna Paskibraka.
“Mereka bertugas membumikan ideologi Pancasila melalui edukasi, keteladanan, dan kegiatan pembinaan masyarakat,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, mencegah potensi konflik sosial, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman serta harmonis.
“Ketertiban bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan ormas adalah garda terdepan dalam menjangkau langsung masyarakat,” kata Robby.
Di sisi lain, Robby juga turut mengangkat isu strategis nasional yaitu gerakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika), yang sedang marak di berbagai daerah.
Ungkapnya terkait ancaman narkotika tersebut menjadi masalah serius yang merusak masa depan bangsa, dan ini membutuhkan gerakan kolektif yang terorganisasi oleh semua pemangku kepentingan.
“Gerakan P4GN tidak bisa sekadar slogan. Harus ada tindakan konkret dan berkelanjutan dari semua pihak. Kami berharap ormas dapat mengambil peran dalam edukasi dan pencegahan di tingkat komunitas,” tegas Robby.
Robby berharap melalui pengukuhan DPPI dan sinergi dengan ormas dapat memperkuat ketahanan sosial dan ideologi dari akar rumput, serta generasi muda yang tergabung dalam DPPI menjadi figur teladan dalam menjunjung nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kebhinekaan.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai titik tolak memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil demi masa depan Kalimantan Utara dan Indonesia yang lebih tangguh,” pungkasnya.
Hadir diantaranya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), H. Abdul Djalil, Kepala Dispora Kaltara, Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si., jajaran pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kaltara, Forkopimda, tokoh masyarakat, para ketua ormas, dan peserta sosialisasi. (dkisp)
