TANA TIDUNG, Fokusborneo.com– Pembangunan fasilitas di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung terus mengalami progres signifikan. Kawasan yang digadang-gadang menjadi pusat administrasi dan pelayanan publik modern ini dirancang dengan master plan besar yang mencakup empat zona utama.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tana Tidung, Ir. H. Hadi Arianto, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut berpedoman pada master plan yang telah disusun dan terbagi dalam empat zona utama.
“Pertama, zona 1 untuk pembangunan kantor Bupati, zona 2 untuk kantor DPRD, zona 3 untuk kegiatan budaya, dan zona 4 untuk pembangunan Islamic Center,” jelas Hadi.
Untuk kantor Bupati, pembangunan tahap pertama telah rampung 100 persen. Sementara tahap kedua saat ini sudah bergerak pada penyelesaian eksterior.
Pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 meliputi pemasangan ACP dan beton expose yang saat ini sudah terlaksana. Selanjutnya, pekerjaan interior akan dilanjutkan pada tahun 2026.
“Kalau untuk tahap kedua ini, eksteriornya sudah kita laksanakan. Interiornya baru akan menyusul di tahun 2026,” ujar Hadi.
Hal serupa juga diterapkan untuk kantor DPRD. Struktur bangunan sudah berdiri 100 persen, sementara pengerjaan difokuskan lebih dahulu pada eksterior, khususnya pemasangan ACP dan beton expose.
“Secara struktur bangunan sudah selesai, tinggal kita lanjutkan eksterior dan interiornya,” tambahnya.
Skema pembangunan kawasan pemerintahan ini dilakukan dengan pola multi-years. Untuk tahun 2025, pengerjaan dilakukan secara parsial, terutama pada pekerjaan dasar seperti landscape dan akses jalan. Namun, pengerjaan landscape tahun ini hanya sebatas pengerasan jalan dengan agregat.
“Landscape untuk kantor Bupati anggarannya sekitar Rp6 miliar. Sedangkan untuk keseluruhan pekerjaan eksterior dan penyelesaian finishing lainnya mencapai Rp41 miliar. Gedung utama kantor Bupati sendiri menelan biaya Rp41 miliar, ditambah gedung A sebesar Rp11 miliar dan gedung B juga Rp11 miliar,” terang Hadi.
Selain pekerjaan eksterior, sejumlah fasilitas mekanikal juga telah mulai dipasang, seperti instalasi listrik, pendingin ruangan (AC), hingga partisi. Meski demikian, pekerjaan interior dan pengadaan mebelair baru akan dilaksanakan pada 2026.
“Targetnya, untuk eksterior kantor Bupati maupun DPRD akan terlihat selesai 100 persen pada akhir 2025. Jadi tinggal mengisi interior dan mebelair di tahun berikutnya,” katanya.
Sedangkan landscape, Hadi menegaskan pekerjaan 2025 hanya berupa tahap dasar hingga agregat. Sementara penyelesaian akhir berupa pengaspalan serta pengembangan lingkungan hijau baru akan dilakukan di tahun 2026.
“Kalau landscape, kita hanya dasar dulu. Nanti 2026 baru kita finishing dengan aspal. Kita juga siapkan penanaman pohon pelindung dan pembangunan area parkir, karena ini butuh waktu jangka panjang,” jelasnya.
Selain pembangunan kantor Bupati dan DPRD, terdapat pula beberapa fasilitas lain yang masuk dalam rencana. Auditorium yang tengah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, misalnya, juga masih dalam tahap pembangunan indoor dan ditargetkan rampung pada 2026.
Sementara itu, rumah jabatan Bupati direncanakan dibangun pada 2026–2027, yang saat ini masih berada dalam tahap penyusunan skema pembangunan.
Jika ditotal, kawasan kantor Bupati mencakup lahan seluas 17 hektare. Gedung utama berdiri di atas lahan sekitar 6.000 meter persegi, sedangkan dua gedung penunjang, yakni gedung A dan gedung B, masing-masing memiliki luas 2.900 meter persegi.
Lingkungan kantor DPRD pun memiliki luasan lahan yang sama, yakni sekitar 17 hektare, dengan bangunan utama seluas kurang lebih 6.000 meter persegi.
“Insya Allah, kalau semua berjalan lancar tanpa ada efisiensi anggaran tambahan, untuk keempat gedung utama ini bisa selesai seluruhnya pada 2028,” tegas Hadi. (hr/saf)
