BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Kabar gembira bagi warga Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) resmi memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok.
Kebijakan ini berlaku mulai Kamis (21/8/2025) dan ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
“Diskon PBB bisa sampai 90 persen dari ketetapan. Untuk masyarakat yang sudah lebih dulu membayar, kompensasi akan diberikan pada PBB tahun 2026,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Tidak hanya itu, Pemkot juga membuka layanan perbaikan data PBB selama 24 jam. Layanan ini tersedia secara offline di kantor BPPDRD maupun online, guna mengakomodasi wajib pajak yang merasa data PBB miliknya belum sesuai, baik dari segi lokasi, zonasi, maupun nilai ketetapan.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan melakukan klarifikasi maupun koreksi terhadap data yang berhubungan dengan kewajiban pajak mereka.
Ada pula kebijakan khusus yang menyasar pensiunan, pelaku UMKM, serta masyarakat kurang mampu. Mereka dapat mengajukan permohonan tambahan keringanan di luar stimulus yang telah diberikan.
Bahkan, untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta, Pemkot membebaskan PBB sepenuhnya alias nol rupiah. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan Pemkot terhadap kelompok masyarakat dengan daya beli yang relatif rendah.
Idham menambahkan, sebagian masyarakat sudah merasakan penurunan nilai PBB pada tahun ini. Dengan adanya stimulus tambahan hingga 90 persen, beban ekonomi warga diharapkan semakin ringan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Kebijakan ini bentuk komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak daerah,” tegasnya.
Langkah Pemkot Balikpapan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Selain memberikan keringanan nyata, kebijakan tersebut juga dinilai menjadi stimulus positif bagi perputaran ekonomi kota minyak di tengah situasi penuh tantangan.
Dengan keringanan yang diberikan, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengalokasikan pendapatannya pada kebutuhan lain, termasuk kesehatan, pendidikan, maupun usaha produktif.
Tidak hanya meringankan beban rumah tangga, stimulus ini juga diharapkan berdampak pada kelancaran pembangunan daerah.
Penerimaan pajak yang tetap terjaga, meski diberi keringanan, akan kembali diolah untuk kepentingan publik.
“Sejalan dengan visi Pemkot Balikpapan yang ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (oc/ar)
Discussion about this post