PALANGKA RAYA,Fokusborneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadiri sekaligus menjadi narasumber seminar “International Day of The World’s Indigenous People 2025”, bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneo’s Assembly).
Seminar digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8) tersebut, dibuka Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.Ikom., yang dihadiri tokoh masyarakat adat Dayak dari tiga negara serumpun yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Dalam seminarnya, Bustan menyampaikan pandangan, dukungan, hingga komitmen Gubernur Kaltara untuk mempertahankan dan meneguhkan kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan.
Lanjutnya, dukungan tersebut melalui sinergitas percepatan pembangunan, serta menjadikan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Indonesia.
“Saya rasa kita harus menyamakan frekuensi kita, kalau secara ilmiah demografi tentu kita harus berikan dukungan secara penuh dan percepatan terkait realisasi IKN di Kalimantan,” kata Bustan.
Bustan menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga IKN terus berbenah diri, dan melakukan transformasi guna mendukung percepatan pembangunan IKN melalui penyediaan sumber energi terbarukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan energi.
“Energi terbarukan ini tidak hanya menyuplai IKN dan daerah Kalimantan lainnya tetapi juga ke negara tetangga seperti ke Malaysia,” bebernya.
Dia juga mengungkapkan saat ini Provinsi Kaltara sedang dalam tahap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan PLTA Kayan dengan potensi energi lebih dari 9.000 mega watt.
Dengan potensi tersebut, diharapkan akan dapat terus digalakkannya pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana di IKN, karena Provinsi Kaltara akan dapat segera menghasilkan pasokan energi yang dibutuhkan.
Pj. Sekprov Bustan menegaskan bahwa Provinsi Kaltara memiliki sumber daya energi terbarukan, kekayaan alam, serta masyarakat adat yang masih kuat.
“Kaltara melihat pembangunan IKN sebagai peluang besar untuk memperkuat daya saing, meningkatkan konektivitas, serta mendorong pembangunan hijau yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gubernur Kaltara berkomitmen mendukung IKN melalui pemberdayaan masyarakat adat, serta keseimbangan pembangunan dan kelestarian berbasis green economy, decabonization, dan hilirisasi industri yang bernilai tambah tanpa merusak lingkungan.
“Dengan segala potensi tersebut, Kaltara akan berdiri di garis depan mendukung IKN, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutup Bustan.
Dalam rangkaian acara tersebut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur se-Kalimantan dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah. (dkisp)
