TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dalam rangka aksi serentak se-Indonesia, Partai Buruh Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Kamis (28/8/25).
Aksi yang akan melibatkan ribuan buruh ini dijadwalkan akan dimulai dengan aksi “gruduk” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara pada pukul 09.00 Wita, dan dilanjutkan dengan orasi di depan Kantor Gubernur Kaltara pada pukul 13.00 Wita.
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan 15 tuntutan utama yang menjadi prioritas bagi kaum buruh di Kaltara.
Ketua Exco Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi M.T., menegaskan tuntutan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan buruh hingga reformasi regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja.
”Aksi ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh. Kami akan menyampaikan 15 tuntutan penting yang telah kami susun bersama seluruh elemen buruh di Kaltara,” ujar Joko melalui keterangan siaran pers, Kamis (28/8/25).
Beberapa poin utama yang akan disuarakan oleh para buruh, antara lain:
• Penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan dan tidak memberikan kepastian kerja bagi buruh.
• Penolakan upah murah serta desakan untuk menaikkan upah minimum yang layak dan adil.
• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah konkret untuk melindungi buruh dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sewenang-wenang.
• Reformasi pajak perburuhan agar lebih berpihak kepada pekerja.
• Mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa adanya pasal-pasal bermasalah dari omnibus law.
• Mendorong revisi UU Pemilu dengan mendesain ulang sistem pemilu 2029 agar lebih mengakomodasi kepentingan politik kaum buruh.
Selain isu-isu nasional, para buruh juga akan menyoroti permasalahan lokal di Kaltara. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk merealisasikan beberapa program penting, seperti program perumahan buruh, koperasi buruh, dan sekolah buruh.
Selain itu, mereka juga menuntut pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, Joko Supriyadi juga menekankan pentingnya regulasi yang adil bagi sektor-sektor non-formal.
“Kami juga menuntut adanya regulasi untuk ojek online yang berkeadilan, serta regulasi tempat hiburan malam untuk melindungi kaum perempuan yang bekerja di sana,” tambahnya.
Partai Buruh Kaltara berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk serius mendengarkan dan menanggapi tuntutan kaum buruh.
”Siaran pers ini kami buat agar dapat dipublikasi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat luas dan pihak terkait dapat mengetahui tujuan dari aksi damai yang akan kami selenggarakan ini,” tutup Joko.(Mt)
