BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat mulai bergulir di Kota Balikpapan. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan pelajar sekaligus menekan angka stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan nasional.
Di tingkat nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 450 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sebagai dapur penunjang program MBG. Hingga September 2025, baru 226 SPPG yang terdaftar dan sekitar 50 di antaranya sudah aktif.
Untuk Balikpapan sendiri, jumlah SPPG yang beroperasi baru mencapai 10 unit. Meski masih jauh dari kebutuhan, keberadaan 10 SPPG tersebut telah melayani sekitar 29 ribu penerima manfaat, mayoritas adalah anak sekolah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati, menjelaskan seluruh SPPG dibekali standar pengelolaan yang ketat. Setiap dapur wajib memiliki sertifikasi laik hygiene sanitasi agar makanan yang disajikan benar-benar aman dikonsumsi.
“Fokus kami bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga aspek keamanan pangan. Semua pengelola SPPG sudah mendapat pelatihan. Pengawasan dilakukan dari tahap produksi, distribusi, hingga monitoring di sekolah-sekolah,” kata Alwi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Balikpapan.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan juga rutin menggelar inspeksi kesehatan lingkungan dan orientasi keamanan pangan dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan konsisten dan bisa dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Irfan Taufik, menuturkan sasaran MBG di Balikpapan mencakup 708 sekolah dengan lebih dari 125 ribu siswa. Namun, layanan yang berjalan saat ini baru menjangkau 43 sekolah.
“Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, kami membentuk gugus tugas di tingkat sekolah. Gugus tugas ini melibatkan guru hingga siswa. Harapannya, seiring bertambahnya jumlah SPPG, cakupan penerima manfaat bisa diperluas sesuai target,” jelas Irfan.
Pemerintah Kota Balikpapan sendiri menyadari dengan jumlah sekolah dan siswa yang besar, dukungan tambahan sangat diperlukan. Bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia yang mengelola SPPG.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor termasuk dengan pihak swasta diharapkan bisa mempercepat penyediaan dapur gizi baru.
Jika target tersebut bisa dipenuhi, maka manfaatnya akan lebih luas. Program MBG pun diyakini menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Bukan hanya berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak, tetapi juga meningkatkan prestasi belajar, kualitas hidup masyarakat, hingga produktivitas generasi mendatang,” tegasnya.
Perhatian juga datang dari Komisi IX DPR RI yang hadir bersama BKKBN dalam kunjungan ke Balikpapan. Mereka menilai keberadaan SPPG sangat penting dan harus segera diperbanyak agar program MBG tidak hanya menyentuh pelajar, tetapi juga kelompok masyarakat rentan lainnya.
“Program ini seharusnya juga menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka merupakan kelompok yang sangat menentukan kualitas generasi bangsa di masa depan,” tegas salah satu anggota Komisi IX DPR RI. (*)
Discussion about this post