JAKARTA, Fokusborneo.com — Usulan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Zainal Arifin Paliwang, terkait pembangunan jembatan di Binuang yang menghubungkan Malinau dan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, mendapat respons cepat dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025), Menkeu memastikan alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar untuk proyek strategis yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan itu.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka membahas kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Gubernur Kaltara memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi sulit yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan. Khususnya di Krayan yang selama ini hanya dapat diakses melalui jalur udara atau perjalanan darat yang ekstrem.
“Pak Menteri, dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya 150 miliar. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Kendala kami di sana hanya jembatan, Pak Menteri. Saya menempuh 200 kilometer dalam 3 hari 2 malam,” ujar Zainal.
Ia menambahkan, keterbatasan akses membuat warga setempat bergantung pada wilayah Malaysia untuk kebutuhan sehari-hari. “Di sana Garuda di dadaku, Malaysia perutku, Pak. Untung mereka masih NKRI. Semua sembako itu dari Serawak, Malaysia,” jelasnya.
Gubernur menekankan pembangunan jembatan bukan sekadar infrastruktur, tetapi kebutuhan mendesak untuk membuka konektivitas dan memperkuat ekonomi lokal.
“Tolong, Pak Menteri. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan satu jembatan saja, Pak. Ini masuk jalan negara, bukan jalan provinsi,” tegasnya.
Proyek pembangunan jembatan di Binuang sebelumnya telah diperjuangkan langsung oleh Gubernur Kaltara kepada Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Jembatan yang direncanakan sepanjang 120 meter ini dipandang strategis untuk meningkatkan konektivitas, mendorong ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga.
Selain itu, pembangunan jembatan Binuang diharapkan membuka peluang transportasi logistik, mempermudah distribusi sembako, serta memperlancar akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menyatakan dukungan penuh pemerintah pusat. Ia memastikan pembangunan jembatan akan dikerjakan melalui alokasi anggaran Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya putuskan nanti saya alokasikan 150 miliar rupiah untuk bangun jembatan di Kaltara. Tapi setahun lagi kalau saya ke sana, platnya sudah Indonesia,” ujar Purbaya.
Menurut Menkeu, keterbatasan infrastruktur selama ini membuat aktivitas warga lebih mudah menuju wilayah Malaysia dibanding ke daerah lain di Indonesia. “Saya tadi dikasih tahu kondisi warga di sana. Mereka banyak ke Malaysia karena tidak ada jembatan ke Indonesia,” ungkapnya.
Purbaya menambahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memastikan proyek jembatan Binuang menjadi contoh nyata sinergi pusat-daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di wilayah perbatasan.
“Saya tadi dikasih oleh-oleh satu saja dari Kalimantan Utara. Mereka bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Untungnya Malaysia semua, karena nggak ada jembatan ke Indonesia.
Dengan adanya dukungan anggaran ini. Purbaya mengungkapkan masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya, mulai dari transportasi yang lebih mudah hingga peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial.
“Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU membangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggaran dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi saya nanti tanya PU yang berapa,” tegasnya. (*/saf)
Discussion about this post