BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Menjelang tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal, dengan fokus pada peningkatan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta mendorong pertumbuhan investasi di tengah keterbatasan sumber daya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan tantangan fiskal yang dihadapi daerah cukup besar karena sebagian besar pendapatan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kebutuhan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat setiap tahun.
“Kita menghadapi situasi yang menantang. Balikpapan tidak memiliki sumber daya alam yang bisa langsung dikelola, sehingga kita sangat bergantung pada DBH, DAU, dan PAD. Di sisi lain, belanja untuk infrastruktur, pelayanan publik, dan proyek strategis meningkat. Maka dari itu, menarik investasi menjadi salah satu prioritas utama,” ujar Muhaimin, Kamis (23/10/2025).
Menurut Muhaimin, tahun anggaran 2025, pendapatan dari DBH dan DAU mengalami penurunan hingga Rp1,055 triliun. Hal ini membuat pemerintah kota harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi alternatif melalui peningkatan investasi, agar roda ekonomi tetap bergerak dan pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.
“Jika investasi tumbuh, perputaran ekonomi akan lebih besar. Sektor swasta dapat berperan membiayai kegiatan publik, dan beban pemerintah akan lebih ringan. Ini juga membantu menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha di masyarakat,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Balikpapan menaruh perhatian khusus pada kualitas layanan DPM-PTSP sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang investasi dan perizinan. Sekda menekankan kecepatan, kepastian, dan transparansi proses perizinan merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor.
“Setiap investor berhak mendapat pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Jika birokrasi berbelit atau lambat, mereka akan mencari daerah lain. Kita harus memastikan Balikpapan tetap menjadi pilihan utama untuk berinvestasi,” kata Muhaimin.
Selain itu, Muhaimin menyebut integrasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses investasi.
Dengan sistem OSS, semua proses perizinan dapat dilakukan lebih efisien, terukur, dan akuntabel. Hal ini juga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja DPM-PTSP.
“Kami ingin setiap proses investasi dapat berjalan dengan cepat, akurat, dan sesuai regulasi. Dengan OSS, semua data transparan, dan investor memiliki kepastian hukum,” tambahnya.
Balikpapan sendiri mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP se-Kalimantan yang diinisiasi Pusat Kajian dan Pembinaan Masyarakat (PKPM).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan dan Kementerian Investasi/BKPM, sekaligus menjadi ajang berbagi praktik terbaik dalam pelayanan investasi.
“Kegiatan ini bukan hanya memperlihatkan kemampuan Balikpapan dalam menangani proses investasi, tetapi juga membuka kesempatan belajar bagi daerah lain. Balikpapan bisa menjadi contoh untuk mempercepat investasi, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Muhaimin.
Sekda menekankan bahwa kesuksesan pengelolaan investasi tidak hanya bergantung pada pelayanan DPM-PTSP, tetapi juga memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan OPD lain, investor, dan masyarakat.
Kolaborasi ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Kerja sama yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat akan mempercepat pembangunan. Tanpa kolaborasi, semua program bisa terhambat dan manfaatnya tidak maksimal,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menegaskan bahwa reformasi layanan publik harus selalu mengedepankan integritas. Menurutnya, kepercayaan investor dan masyarakat baru dapat terbentuk jika pelayanan dilakukan dengan profesional, cepat, dan transparan.
“Pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas adalah kunci. Dengan itu, investasi akan datang, ekonomi tumbuh, dan pembangunan akan terus berjalan. Tidak ada jalan lain untuk menjadikan Balikpapan kota investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur,” tutup Muhaimin. (*)
Discussion about this post