BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Sebagai tuan rumah agenda nasional pembinaan investasi, Balikpapan menonjolkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang cepat, mudah, dan efisien untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang kondusif di kota ini.
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2025 digelar di MPP Balikpapan, Kamis (23/10/2025). Acara ini merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat untuk mendorong tata kelola investasi yang profesional, modern, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menampilkan Balikpapan sebagai kota contoh dalam hal pelayanan terpadu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, menyampaikan kegiatan ini menjadi bukti keberhasilan sistem pelayanan perizinan di Balikpapan yang terus berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Kepercayaan pemerintah pusat menunjukkan bahwa layanan kami mendapat apresiasi. MPP bukan hanya menyediakan layanan cepat dan mudah, tapi juga memastikan proses perizinan dan investasi berlangsung transparan dan terintegrasi. Melalui kegiatan ini, seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat langsung inovasi dan efisiensi yang kami terapkan,” ujar Hasbullah.
Ia menambahkan, penguatan MPP juga sejalan dengan digitalisasi layanan yang terus diperluas, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara online maupun offline dengan lebih cepat, mengurangi birokrasi yang panjang, serta meningkatkan kenyamanan investor dan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah efisiensi dan profesionalitas. Seluruh proses pelayanan dirancang agar tidak hanya cepat, tapi juga akurat dan mudah dipantau. Balikpapan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan efektif,” tambahnya.
Selain itu, dalam kegiatan yang dilakukan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.
Koordinasi ini melibatkan berbagai instansi untuk memastikan bahwa regulasi, prosedur, dan pelayanan berjalan selaras dengan standar nasional, sehingga investor mendapat kepastian dan perlindungan yang memadai.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar tata kelola investasi di daerah lebih modern, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Balikpapan berperan sebagai model bagi kota lain, menunjukkan bagaimana pelayanan terpadu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik,” tutup Hasbullah.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pejabat daerah, investor, dan pengelola MPP, serta menjadi momentum untuk memperkuat jaringan dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan investasi di Indonesia. (*)
Discussion about this post