BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan memastikan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional inti.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran layanan publik dan memastikan seluruh fungsi DLH tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Kabid Tata Lingkungan dan Perlindungan SDA DLH Balikpapan, Afrrizal menjelaskan rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
Kebutuhan pokok seperti gaji pegawai, bahan bakar kendaraan operasional, perawatan alat berat, suku cadang, serta penyediaan material kerja ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Kalau operasional inti tidak berjalan, maka seluruh pelayanan akan ikut terganggu. Karena itu, fokus anggaran tahun depan diarahkan ke kebutuhan pokok dulu,” ujar Afrrizal, Senin (1/12/25).
Konsekuensi dari penyesuaian anggaran ini adalah sejumlah pekerjaan fisik bersifat pengembangan dan pemeliharaan harus ditunda sementara.
Pekerjaan seperti perawatan taman-taman kota besar, pembenahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), hingga peningkatan fasilitas di hutan kota tidak menjadi prioritas pada 2026.
“Bukan berarti pekerjaan itu tidak penting, tapi situasi anggaran mengharuskan kami menunda dulu agar kinerja utama tidak terganggu,” tambah Afrrizal.
Meski demikian, DLH menegaskan pekerjaan yang bersifat mendesak tetap akan dilaksanakan. Pemangkasan pohon berisiko tumbang, penanganan aduan warga, serta respon terhadap situasi darurat di lapangan akan terus dilakukan.
“Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas kami. Penundaan proyek fisik bukan berarti menurunkan kualitas kerja, tapi strategi agar hal-hal yang wajib tetap berjalan maksimal,” tegas Afrrizal.
Afrrizal menambahkan, penyesuaian anggaran ini juga menjadi momentum bagi DLH untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.
Pihaknya menekankan kegiatan non-fisik seperti edukasi pengelolaan sampah, sosialisasi 3R (reduce, reuse, recycle), dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan akan tetap berjalan.
“Program edukasi dan kolaborasi ini tidak kalah penting, karena bisa memberi dampak langsung pada perilaku masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, DLH berharap kondisi anggaran dapat kembali stabil sehingga program fisik yang tertunda bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Pemerintah kota juga terus mengevaluasi prioritas kegiatan agar kebijakan penundaan ini tidak berdampak negatif pada keberlanjutan fasilitas publik di Balikpapan.
“Yang penting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik dari DLH, dan fasilitas kritis tetap aman dan terjaga. Kami berharap warga memahami kondisi ini dan mendukung langkah efisiensi yang sedang dijalankan,” pungkas Afrrizal. (oc)
Discussion about this post