TARAKAN, Fokusborneo.com – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) Provinsi Kaltara.
Hadir mewakili Gubernur Kaltara, Dr. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Bustan menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan yang dirangkai dengan dialog terbuka mengenai ketenagakerjaan tersebut.
Bustan menegaskan Rakerwil ini merupakan ruang strategis untuk merumuskan langkah nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, momentum pasca-Hari Buruh 1 Mei lalu harus menjadi refleksi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi buruh, seperti isu upah layak, jam kerja, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
”Hubungan industrial yang sehat adalah fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Kita ingin mewujudkan hubungan yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kalimantan Utara,” ujar Bustan.
Mengingat posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Kaltara menekankan beberapa poin utama kepada seluruh peserta Rakerwil.
Ia menegaskan perlunya sinergi tripartit untuk memperkuat dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar setiap kendala dapat dicari solusinya bersama tanpa sekadar menjadi seremonial.
Bustan berharap tenaga kerja lokal, termasuk mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, harus naik kelas supaya menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton di daerah sendiri.
Selain itu, kesejahteraan buruh harus sejalan dengan keberlangsungan usaha. Makanya perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan sebagai dua sisi yang saling menguatkan.
Tak kalah pentingnya perlunya komitmen bersama terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan K3, demi menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) berharap Rakerwil ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif. Nantinya, masukan tersebut akan digunakan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
”Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen hadir sebagai fasilitator untuk memastikan pembangunan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pekerja,” imbuhnya.
Acara yang dihadiri akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai elemen mahasiswa dan aktivis buruh ini ditutup dengan pantun penyemangat tentang kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM lokal di Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post