TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove tidak cukup hanya dengan penanaman atau perlindungan kawasan. Perencanaan yang matang dan melibatkan pemerintah desa (Pemdes) dan masyarakat juga menjadi kunci.
Semangat itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Personel KPH oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tana Tidung di White Guest House, Selasa (28/7).
Kegiatan dibuka Kepala UPTD KPH Tana Tidung, Syafarudin, S.Hut., yang menegaskan bahwa bimtek ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menerapkan pendekatan Participatory Land-Use Planning (PLUP).
““Pendekatan ini menempatkan data, kondisi lapangan, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan tata guna lahan,” kata Syafarudin.
Menurutnya, pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan harus berjalan bersama agar kawasan pesisir tetap terjaga sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Forest Programme (FP) VI yang telah mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun pendanaan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia kehutanan di Kaltara.
Selama bimtek, peserta mendapatkan materi mengenai konsep PLUP, teknik pengumpulan data, pemetaan partisipatif, analisis tata guna lahan, hingga strategi membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Syafarudin menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir, penyerap karbon, sekaligus habitat bagi beragam flora dan fauna. Karena itu, setiap rencana pengelolaan harus mampu menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimtek sebagai ruang belajar dan bertukar pengalaman agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan.
“Keberhasilan perlindungan mangrove membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak. Melalui peningkatan kapasitas ini, kita berharap tata kelola hutan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang,” pungkasnya.
Turut hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut District Facilitator Kaltim-tara, Implementing Consultant (IC) Team FP VI, Wahyudi Iman Satria, serta Expert PLUP/GIS, IC Team FP VI, Dr. Rina Purwaningsih, M.Sc. (dkisp)
Discussion about this post