TARAKAN, Fokusborneo.com – Sebanyak 30.727 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini dijamin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terancam mengalami penonaktifan status kepesertaan mulai 1 Oktober 2026.
Kondisi ini membawa risiko transisi layanan kesehatan bagi puluhan ribu warga yang membutuhkan penanganan medis berkala maupun darurat.
Guna mengantisipasi terjadinya gejolak dan kendala saat masyarakat berobat, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan bersama pihak terkait terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menegaskan fokus utama BPJS Kesehatan adalah memitigasi potensi keluhan masyarakat saat berobat agar tidak menimbulkan kegaduhan di fasilitas kesehatan.
“Saya mungkin lebih memitigasi potensi keluhan karena ini jadi sorotan publik. Jangan sampai orang berobat ontoh sedang hemodialisis (cuci darah) tiba-tiba statusnya nonaktif. Kalau nonaktif dan dia sudah jadwalnya berobat, takutnya kan berdampak pada ancaman jiwanya,” ujar Yusef Eka Darmawan, Senin (28/9/26).
Yusef menambahkan, pihak BPJS Kesehatan telah menyampaikan dan mendistribusikan data puluhan ribu peserta tersebut ke fasilitas kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat siap dan memahami prosedur yang harus ditempuh jika terjadi hambatan layanan.
Selain itu, rekonsiliasi data bersama dinas terkait terus dilakukan untuk memastikan kejelasan anggaran dan status kepesertaan, baik melalui perpanjangan provinsi maupun pengalihan ke tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Plh. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Denni Marta Passarela, memaparkan alur penanganan serta mitigasi di lapangan untuk pelayanan jalan (poli) maupun kondisi darurat di UGD.
“Secara konsep, intinya pelayanan diberikan dalam posisi kepesertaan aktif. Ketika ada peserta yang saat dicek di bagian admisi pendaftaran ternyata statusnya tidak aktif, petugas akan memberikan informasi dan mengarahkan ke opsi pengaktifan kembali (reaktivasi),” terang Denni Marta Passarela.
Denni menjelaskan bagi pasien rawat jalan yang kartunya ditemukan nonaktif, petugas admisi di Puskesmas atau Rumah Sakit akan membantu mengecek penyebabnya dan mengarahkan ke opsi reaktivasi.
Bagi peserta yang sudah memiliki surat rujukan dari bulan sebelumnya, status rujukan tersebut tetap berlaku dan tidak perlu meminta rujukan ulang setelah kartu direaktivasi karena nomor kartu peserta tidak berubah.
Untuk pasien rujukan luar daerah, petugas rumah sakit (PIPP) dan petugas BPJS SATU! siap membantu pengecekan status kartu. Masyarakat yang sedang dalam masa rujukan diimbau rutin mengecek status kepesertaannya sebelum mendatangi rumah sakit.
Adapun untuk kondisi gawat darurat di UGD, pelayanan medis tetap wajib diberikan terlebih dahulu fasilitas kesehatan. Pengecekan admisi dilakukan beriringan, dan keluarga pasien diberikan waktu untuk mengurus reaktivasi kepesertaan sebelum pasien pulang atau dalam waktu 3×24 jam untuk rawat inap agar pelayanan tetap dijamin JKN.
Namun, jika peserta yang nonaktif memiliki tunggakan mandiri sebelumnya dan memilih reaktivasi ke jalur mandiri saat rawat inap, akan berlaku ketentuan denda pelayanan sebesar 5% dari estimasi biaya diagnosa awal.
Bagi masyarakat yang masuk dalam daftar 30.727 peserta dan mengalami penonaktifan per 1 Oktober 2026, reaktivasi dapat dilakukan dengan melaporkan diri ke Desa/Kelurahan, Dinas Sosial, atau Dinas Kesehatan setempat membawa KTP dan Kartu Keluarga wilayah setempat.
Bagi warga yang mampu, reaktivasi juga bisa dilakukan dengan mengalihkan kepesertaan ke jalur Mandiri dan membayar iuran rutinya agar kartu langsung aktif kembali.
Masyarakat dapat memanfaatkan kanal resmi 24 jam untuk pengecekan status maupun konsultasi reaktivasi melalui Care Center 165, layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, petugas BPJS SATU! di rumah sakit, atau website resmi BPJS Kesehatan.(*/mt)
Discussion about this post