• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

UMP Kaltara 2027 Mulai Dibahas, Asnawi Berharap Upah Bisa Lampaui KHL

by Redaksi
14/11/2026
in Daerah, Pemprov Kaltara
A A
BPKAD Tana Tidung Perkuat Perencanaan Pengadaan Barang di Seluruh OPD

Plt Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, menyampaikan persiapan pembahasan penetapan UMP Kaltara 2027 yang masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.

TARAKAN, Fokusborneo.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Rapat pembahasan tata tertib Dewan Pengupahan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mengatakan rapat tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Hukum, perwakilan pengusaha hingga serikat pekerja.

Baca Juga

Porseni SD di Tanjung Palas Meriah, Syarwani Ingatkan Sekolah Lindungi Anak

UMP-UMSP Kaltara 2027 Mulai Digodok, Buruh dan Pengusaha Cari Titik Temu

Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

Pegadaian Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Masjid Jami Nurul Mukhlisin Tanjung Selor

“Jumat nanti kita dari Disnakertrans mengadakan rapat pembahasan tatib tim pengupahan provinsi. Salah satunya membicarakan persiapan penetapan upah, sembari menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Asnawi kepada media, Sabtu (14/11/26)

Menurutnya, petunjuk teknis pemerintah pusat menjadi acuan penting sebelum pembahasan besaran kenaikan UMP dilakukan. Termasuk mekanisme perhitungan dan penggunaan indeks tertentu dalam formula pengupahan.

Asnawi mengakui dirinya berharap kenaikan UMP Kaltara 2027 bisa lebih tinggi. Bahkan, dia berharap besaran upah minimum setidaknya mampu menyamai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kalau saya maunya lebih dari itu. Tetapi kita punya aturan main yang harus ditaati. Ada ketentuan resmi yang harus kita ikuti,” ujarnya.

Dia menegaskan, penetapan UMP tidak bisa hanya berdasarkan keinginan pemerintah daerah maupun tuntutan masing-masing pihak. Perhitungannya harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau bisa melebihi KHL, itu harapan saya. Tetapi sampai sekarang belum ada petunjuk bagaimana perhitungannya,” tuturnya.

Asnawi menyebut pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi sejumlah indikator yang akan dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan. Data tersebut nantinya akan disampaikan BPS untuk menjadi bahan perhitungan.

Dia juga menyinggung penggunaan indeks tertentu atau koefisien alfa dalam formula pengupahan. Namun, besaran yang akan digunakan masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.

Terkait jadwal pengumuman UMP 2027, Asnawi menyebut berdasarkan ketentuan pengupahan, pengumuman semestinya dilakukan pada pertengahan November. Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jadwal seperti tahun sebelumnya.

“Kalau berdasarkan ketentuan, sebenarnya pertengahan November sudah harus diumumkan. Tetapi tahun kemarin ada pengunduran, baru Desember diumumkan. Mungkin pemerintah pusat juga melihat situasi ekonomi,” jelasnya.

UMP nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.(**)

Tags: AsnawiDewan PengupahanDisnakertrans KaltaraKaltaraKebutuhan Hidup LayakUMP Kaltara 2027Upah Minimum

Berita Lainnya

Daerah

Porseni SD di Tanjung Palas Meriah, Syarwani Ingatkan Sekolah Lindungi Anak

18 November 2026 12:27
Daerah

UMP-UMSP Kaltara 2027 Mulai Digodok, Buruh dan Pengusaha Cari Titik Temu

18 November 2026 12:25
Daerah

Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

18 November 2026 11:07
Daerah

Pegadaian Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Masjid Jami Nurul Mukhlisin Tanjung Selor

17 November 2026 21:17
Daerah

Lapas Tarakan dan Nunukan Over Kapasitas, Gubernur Kaltara Dukung Lapas Baru 10 Hektare

17 November 2026 21:09
Daerah

Denny Harianto Pantau Mingguan, OPD Kaltara Dikejar Pemenuhan Indikator MCSP-RBS

17 November 2026 21:03
Next Post
Pencak Silat Tana Tidung Borong 15 Medali di Porprov II Kaltara, 5 Emas Dibawa Pulang

Pencak Silat Tana Tidung Borong 15 Medali di Porprov II Kaltara, 5 Emas Dibawa Pulang

GEMA Keadilan Kaltara Dilantik, Ladullah Siap Wadahi Kreativitas Anak Muda

GEMA Keadilan Kaltara Dilantik, Ladullah Siap Wadahi Kreativitas Anak Muda

Warga Tarakan Curhat BPJS Kesehatan di Reses Supa’ad Hadianto, Ini Penjelasan Langsung Kepala Cabang

Warga Tarakan Curhat BPJS Kesehatan di Reses Supa’ad Hadianto, Ini Penjelasan Langsung Kepala Cabang

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Tarif Ekspor 3.100 Produk RI ke Kanada Dihapus, Dr. Ana Sriekaningsih: Momentum Kebangkitan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

18 November 2026 12:40

Porseni SD di Tanjung Palas Meriah, Syarwani Ingatkan Sekolah Lindungi Anak

18 November 2026 12:27
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP