TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Gagasan perubahan yang lahir dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) harus benar-benar diterapkan di lingkungan kerja, bukan hanya menjadi dokumen persyaratan kelulusan. Para pejabat administrator dituntut mampu menghadirkan pembaruan yang berdampak terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menutup PKA Angkatan IX Kelas Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Jumat (13/11/2026).
Mewakili Gubernur Kaltara, Denny mengingatkan peserta bahwa keberhasilan mengikuti pelatihan tidak cukup diukur dari kelulusan maupun sertifikat yang diperoleh. Lebih penting, bagaimana pengetahuan dan rancangan aksi perubahan selama pembelajaran dapat diwujudkan menjadi perbaikan nyata di perangkat daerah masing-masing.
Menurutnya, setiap peserta telah menyusun gagasan perubahan selama mengikuti pelatihan sejak 20 Juli 2026. Seluruh rancangan tersebut diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dilanjutkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
Denny menilai, tantangan pelayanan publik di Kaltara membutuhkan aparatur yang mampu berpikir kreatif dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan. Kondisi geografis serta karakteristik wilayah perbatasan menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.
Ia menegaskan, inovasi birokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui aplikasi digital atau program baru yang membutuhkan anggaran besar. Perubahan sederhana dalam sistem kerja justru dapat menjadi solusi apabila mampu memangkas hambatan pelayanan.
“Inovasi tidak harus selalu berupa aplikasi baru atau program dengan anggaran besar. Menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan memperbaiki koordinasi juga merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Denny.
Ia juga mengingatkan, keberhasilan kepemimpinan di lingkungan pemerintahan harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
Karena itu, pejabat administrator diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di unit kerjanya. Integritas dan keteladanan, kolaborasi lintas sektor, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta evaluasi berkelanjutan menjadi prinsip yang perlu diterapkan dalam menjalankan kepemimpinan.
Denny turut menekankan pentingnya dukungan pimpinan perangkat daerah agar inovasi yang dirancang peserta mendapatkan ruang untuk diterapkan. Tanpa dukungan organisasi, gagasan perubahan berisiko hanya menjadi proyek pembelajaran yang tidak berlanjut.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah dan atasan langsung memberikan dukungan kepada para lulusan PKA agar gagasan perubahan yang dihasilkan selama pelatihan dapat diterapkan dan dikembangkan di lingkungan kerja masing-masing,” pesannya.
Ia berharap lulusan PKA Angkatan IX mampu membawa perubahan dalam pola kerja birokrasi, tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan solusi atas persoalan pelayanan publik.
Dengan penerapan inovasi yang berkelanjutan, hasil pelatihan kepemimpinan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Kaltara.











Discussion about this post