TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Tingginya harga LPG nonsubsidi Bright Gas ukuran 5,5 kilogram yang mencapai Rp155 ribu per tabung dikhawatirkan mendorong masyarakat beralih menggunakan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Mengantisipasi potensi peningkatan permintaan gas melon, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan seluruh pangkalan agar tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak menaikkan harga secara sepihak.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perekonomian Kaltara, Wulan, menjelaskan tingginya harga Bright Gas dipengaruhi mekanisme distribusi Business-to-Business (B2B). Melalui skema tersebut, harga jual mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah.
Akibatnya, biaya logistik dan ongkos angkut dibebankan langsung ke harga jual yang harus dibayar konsumen.
“Gas Pink itu nonsubsidi, jadi seluruh ongkos angkut dibebankan langsung ke harga jual. Saat ini harganya bisa mencapai Rp155.000 per tabung. Ini yang kita khawatirkan, karena selisih harganya sangat jauh dengan gas 3 kg,” kata Wulan, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan LPG 3 kilogram. Jika tidak diantisipasi, peningkatan konsumsi tersebut bisa berdampak terhadap ketersediaan gas bersubsidi di pasaran.
Karena itu, Pemprov Kaltara meminta pangkalan tidak memanfaatkan kondisi tersebut dengan menaikkan harga LPG 3 kilogram di luar ketentuan yang berlaku.
Wulan menegaskan, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi dari pemerintah kabupaten/kota terkait penyesuaian HET LPG 3 kilogram.
“Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kg,” tegasnya.
Dia menjelaskan, penetapan HET LPG 3 kilogram di Kaltara dilakukan secara berjenjang. Pemprov menetapkan patokan harga berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota merinci harga hingga tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi masing-masing wilayah.
Khusus wilayah Bulungan, termasuk Tanjung Selor, HET LPG 3 kilogram saat ini berada di kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per tabung.
“Untuk rincian per kecamatan, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan ongkos angkut yang berbeda,” jelas Wulan.
Lebih lanjut, dia menyebutkan setiap usulan penyesuaian HET harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24A serta mempertimbangkan perkembangan inflasi.
Dalam perhitungannya, komponen biaya yang dapat dipertimbangkan secara terbatas adalah ongkos angkut LPG dari agen menuju pangkalan, baik melalui jalur darat maupun perairan.
Biaya operasional kendaraan seperti penggantian ban dan baut masih dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan ongkos angkut. Namun, biaya lain seperti gaji dan seragam pegawai tidak boleh dibebankan ke harga LPG yang dibeli masyarakat.
“Kalau masalah ban atau baut kendaraan untuk ongkos angkut, itu boleh jadi pertimbangan. Tapi jangan sampai gaji atau seragam pegawai dibebankan ke harga gas yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.(**)














Discussion about this post