TARAKAN, Fokusborneo.com – Persoalan batas wilayah antara Kelurahan Mamburungan Timur dan Kelurahan Mamburungan di Kota Tarakan, memicu kebingungan warga dan persoalan administrasi.
Keluhan ini mencuat dalam forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/26).
Ketua RT 6 Mamburungan Timur, Amransyah, mengungkapkan kebingungan warganya terkait perbedaan data wilayah antara administrasi kependudukan, tata ruang, dan sertifikat tanah.
Menurut dia, kondisi ini bahkan membuat sejumlah instansi terkait ikut kebingungan.
”Bukan cuma warga yang bingung, Pak. Instansi terkait juga bingung, dari PU-nya dan pertanahannya,” ujar Amransyah.
Amransyah mencontohkan, saat dinas terkait meninjau lokasi, secara tata ruang wilayah tersebut masuk Mamburungan, namun dari sisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tercatat di Mamburungan Timur.
Kebingungan semakin terasa ketika warga mengurus surat atau sertifikat tanah yang justru tercantum sebagai wilayah Mamburungan RT 6, padahal lokasi yang dimaksud berada di RT 6 Mamburungan Timur.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan warganya yang masuk di wilayah Mamburungan Timur, namun beririsan dengan batas wilayah.
Warga berharap urusan administrasi kependudukan mereka tetap berada di Mamburungan Timur agar tidak menyulitkan pelayanan.
”Saya sudah 12 tahun minta ini wilayah, alhamdulillah belum rampung. Saya menunggu waktunya, Pak, siapa tahu rampung,” katanya.
Sementara itu, Lurah Mamburungan Timur, Safaruddin, menjelaskan persoalan batas wilayah ini memang sudah lama menjadi perhatian dan diketahui masyarakat setempat.
Ia menuturkan, kendala tersebut sempat terasa saat pelaksanaan pemilihan ketua RT tahun lalu karena batas wilayah belum tuntas.
”Waktu pemilihan RT saya agak gamang Bapak Ibu, untuk melaksanakan pemilihan RT di RT 6 itu. Kenapa? Karena memang Pak RT-nya sendiri juga masuk wilayah Mamburungan,” ungkap Safaruddin.
Safaruddin menyebut pihaknya sempat berkoordinasi dengan bagian hukum dan bagian pemerintahan. Dari koordinasi itu, pemilihan tetap digelar dengan catatan pemilih yang memiliki identitas KTP Mamburungan Timur.
Selain itu, Safaruddin mengungkapkan selama ini belum ada perda khusus tentang batas administrasi yang tuntas, sehingga acuan masih merujuk pada perda terkait tata ruang dan RT/RW.
Berdasarkan acuan perda yang ada, titik batas antara Mamburungan dan Mamburungan Timur disebut berada di sekitar PT Pokphand dengan pergeseran yang dinilai tidak signifikan.
”Kalau secara hukum ini belum kuat sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau mau sebenarnya kita harus memakai perda batas administrasi,” jelas Safaruddin.
Ia menambahkan, proses penyelesaian batas wilayah ini masih berjalan dan menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Safaruddin juga menegaskan dirinya tidak bisa memastikan hasil ke depan karena kewenangan teknis batas dan tata ruang melibatkan perangkat daerah terkait.
Forum Teras Timur ini dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, anggota DPRD Kota Tarakan Asrin Saleh, Habusan, Sukir, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Hatta, perwakilan perangkat daerah, aparat keamanan, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT/RW setempat.(**)













Discussion about this post