Padang (ANTARA) – Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat Eva Trisna menilai Bahasa Indonesia masih “terjajah” oleh bahasa asing di ruang publik karena itu perlu upaya nyata untuk perlindungan dan pelestariannya.
“Bahasa agak nyelenehnya, Bahasa Indonesia masih terjajah di ruang publik. Banyak informasi yang menggunakan bahasa asing di ruang publik, padahal informasi itu ditujukan pada masyarakat Indonesia,” katanya di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu dalam Taklimat Media yang digelar Balai Bahasa Sumbar untuk menyampaikan capaian program Balai Bahasa Sumbar tahun 2022.
Salah satu lembaga yang paling banyak menggunakan bahasa asing dalam papan informasi di ruang publik adalah rumah sakit. Padahal orang yang akan menggunakan layanan adalah orang Indonesia yang sebagian adalah masyarakat kecil yang tidak terlalu memahami istilah asing sehingga membingungkan.
“Seharusnya papan informasi itu menggunakan Bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh mayoritas orang yang akan mendapatkan pelayanan,” katanya.
Informasi yang dimuat oleh lembaga pemerintah di ruang publik juga masih banyak yang menggunakan istilah asing dari pada Bahasa Indonesia, seolah bahasa asing itu lebih baik, padahal tidak.
Ia mengatakan Balai Bahasa Sumbar melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum pada 2022 telah memberikan pembinaan terhadap 45 lembaga dalam rangka pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Pembinaan itu akan berlanjut hingga 2024.
“Kita juga telah bertemu dengan kepala daerah terkait hal ini karena kebijakan itu berasal dari kepala daerah,” ujarnya.
Ia berharap ke depan akan dibuat payung hukum berupa perda untuk memastikan penggunaan bahasa negara di ruang publik agar Bahasa Indonesia tidak terus terjajah di negeri sendiri.
Selain itu Eva menilai penggunaan bahasa asli daerah untuk menunjukkan nama tempat atau daerah tertentu juga perlu mendapatkan perhatian karena saat ini banyak nama daerah yang menggunakan Bahasa Minang yang di-Indonesia-kan sehingga menjadi aneh dan tidak lagi memiliki akar sejarah.
Sementara itu Kasubbag Umum Balai Bahasa Sumbar, Wahyudi mengatakan penggunaan bahasa negara di ruang publik tidak menafikan bahasa lain. Artinya bisa dilakukan secara sejalan atau penggunaan dwi bahasa.
“Kalau tetap ingin menggunakan bahasa asing di ruang publik harus diiringi dengan Bahasa Indonesia. Namun catatannya, Bahasa Indonesia tetap harus menjadi yang utama,” katanya.
Pewarta : Miko Elfisha
Editor : Zita Meirina
