JAKARTA – Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional di saat lesunya perekonomian akibat pandemi. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi.
“Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang. Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
Menurutnya, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
“Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah ialah membantu dan memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat.
“Tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tandasnya.(*)
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
