TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm) dengan dua Kota IHK yaitu Kota Tarakan yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) dan Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 1,35% (mtm). Inflasi Provinsi Kaltara tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya pada bulan Desember 2021 yang tercatat sebesar 0,98% (mtm).
Kondisi ini secara umum dipicu oleh berlanjutnya pemulihan permintaan domestik sejalan dengan pelonggaran PPKM dan peningkatan transmisi harga global ke domestik, serta adanya normalisasi pasca HBKN Nataru 2021/2022.
Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, inflasi pada periode Januari 2022 utamanya, disebabkan oleh komoditas telur ayam ras, angkutan udara, dan sewa rumah. Meningkatnya harga telur ayam ras (andil 0,13%) disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga berakibat pada gelombang tinggi dan terhambatnya distribusi komoditas,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman melalui siaran persnya.
Selain itu, naiknya harga pakan yang menyebabkan regenerasi ayam petelur menjadi terhambat juga menjadi faktor penyebab meningkatnya harga telur ayam ras. Selanjutnya, angkutan udara (andil 0,11%) mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan mulai beroperasinya Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor.
“Kemudian kenaikan pada komoditas sewa rumah (andil 0,08%) disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan seiring dengan proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2022 setelah groundbreaking pada Desember 2021 lalu.  Tanjung Selor menjadi kota dengan inflasi tertinggi ke-4 se-Indonesia. Sedangkan Kota Tarakan menjadi kota dengan inflasi tertinggi ke-81 se-Indonesia,” jelas Tedy.
Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Kaltara pada periode Januari 2022 sebesar 3,82% (yoy) atau masih berada di dalam kisaran sasaran inflasi 3,0% ±1% (yoy).
Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi di Kaltara sejalan dengan peningkatan indeks <span;>Google Mobility Report<span;> (GMR) pada bulan Januari ini. Peningkatan indeks GMR tersebut mencerminkan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat termasuk dari pergerakan masyarakat menggunakan moda transportasi udara.
“Kondisi ini diyakini mendorong kenaikan tarif angkutan udara. Dengan demikian, secara bulanan dan tahunan, kelompok transportasi memberikan andil inflasi 1,05% (mtm) dan 16,13% (yoy),” beber Tedy.
Sejalan dengan kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi di tengah tingginya permintaan Masyarakat pada Januari 2022. Empat komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau antara lain telur ayam ras (0,13%), minyak goreng (0,06%), udang basah (0,04%), dan bawang merah (0,04%).
Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan (mtm) terbesar yaitu cabai rawit (-0,19%) dan daging ayam ras (-0,08%).
Lebih lanjut, kondisi inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara umum di dorong oleh curah hujan tinggi serta telah berakhirnya masa panen di daerah sentra produksi, antara lain Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, sepanjang bulan Januari 2022.
“Pada komoditas telur ayam ras, kenaikan harga disebabkan pula oleh peningkatan harga pakan yang berdampak pada terhambatnya regenerasi ayam petelur. Selanjutnya, masih tingginya harga CPO global yang merupakan bahan baku minyak goreng, menyebabkan adanya kenaikan harga minyak goreng secara nasional,” ujar Tedy.
Menyikapi kenaikan pada minyak goreng tersebut, Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Januari 2022 lalu mulai menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Melalui kebijakan tersebut, berlaku Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022 dengan harga Rp11.500/liter (minyak goreng curah), Rp13.500/liter (minyak goreng kemasan sederhana), dan Rp14.000/liter (minyak goreng kemasan premium).
“Secara bulanan dan tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,19% (mtm) dan 4,15% (yoy),” pungkas Tedy.
Mencermati perkembangan sampai dengan Januari 2022 tersebut, inflasi akan tetap dijaga sehingga berada pada sasaran inflasi 2022, yaitu 3,0±1%. Untuk itu, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat.
“Salah satu upaya penguatan koordinasi dengan penyelenggaraan <span;>High Level Meeting<span;> (HLM) TPID. HLM TPID yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, serta Kota di Kaltara ini, diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2022, serta persiapan kenaikan cukai rokok pada 2022 mendatang,” ungkap Tedy.
Di sisi lain, Bank Indonesia terus aktif bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemda melalui berbagai program termasuk penguatan korporatisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas produksi, maupun perluasan pasar UMKM pangan dikala pandemi. Pada tahun 2022 inflasi diprakirakan berada pada rentang sasarannya 3,0±1%.
“Prakiraan ini utamanya disebabkan oleh permintaan domestik yang diprakirakan membaik dan transmisi harga global ke domestik yang berlanjut di tengah ekspektasi inflasi dan nilai tukar yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya,” tambah Tedy.
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok VF maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan pasokan dan distribusi yang berasal baik dari global maupun domestik.
“Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tutup Tedy.(**)
