TARAKAN – Ditengah ancaman resesi global, Bank Indonesia optimis 2023 perekonomian di Kalimantan Utara (Kaltara) tetap tumbuh positif didukung kinerja ekspor, konsumsi dan investasi.
Hal itu, disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Dodi Hermawan pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang dilaksanakan secara serentak nasional termasuk di KPwBI Provinsi Kaltara, Rabu (30/11/22).
Dodi Hermawan mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis di tengah ancaman risiko resesi global, perekonomian Kaltara pada tahun 2023 diproyeksikan akan tumbuh positif. Sejalan dengan itu, seluruh pihak diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan potensi yang ada, mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan tetap waspada terhadap dinamika kondisi eksternal yang masih akan mewarnai di tahun 2023.
Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Kaltara diprakirakan akan lebih baik dibandingkan 2021 sebesar 4,59%-5,39% didukung terutama oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta tumbuh positifnya lapangan usaha utama, antara lain pertambangan dan perdagangan.
“Salah satu kiat untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi positif tetap berlanjut adalah dengan menjaga ekspektasi kedepan, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat,” ujar Dodi dalam press rilisnya.
Tercatat beberapa peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari domestik maupun eksternal. Di industri pengolahan, seiring membaiknya kinerja pengolahan CPO dengan beroperasinya pabrik-pabrik pengolahan CPO baru dan penambahan kapasitas pengolahan pabrik CPO existing di tengah kebijakan B30 yang terus berjalan.
Sektor konstruksi pun diperkirakan akan lebih tinggi seiring dengan komitmen dari pengembang untuk dapat menyelesaikan pembangunan awal dari KIHI Tanah Kuning pada tahun 2024.
Berlanjutnya pembangunan-pembangunan proyek-proyek strategis nasional, serta proyek swasta lainnya akan menopang kinerja sektor konstruksi Kaltara.
Sementara itu, sektor tersier diprakirakan juga akan tumbuh lebih tinggi seiring pembatasan-pembatasan yang akan lebih dilonggarkan pada tahun 2023.
Lebih lanjut Dodi juga menyampaikan perlunya mewaspadai tren harga komoditas global yang diperkirakan tidak setinggi periode sebelumnya, sehingga dapat berdampak pada tertahannya ekonomi Kaltara yang bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Semakin masifnya gerakan ekonomi hijau di level global serta peningkatan produksi pada mitra-mitra dagang dan kompetitor Kaltara juga perlu dicermati. Selain itu, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina diperkirakan juga akan meningkatkan ketidakpastian global dan menjadi faktor penahan perekonomian Kaltara,” kata Dodi.
Berdasarkan asesmen tersebut dan memperhatikan beberapa risiko yang dapat muncul, maka pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2023 diprakirakan melanjutkan momentum pertumbuhan positif pada kisaran 4,18%-4,98% (yoy), terutama didorong peningkatan konsumsi rumah tangga maupun investasi seiring dengan berlanjutnya optimisme perbaikan ekonomi di seluruh elemen.
“Dari sisi perkembangan harga, pada akhir tahun 2022 inflasi akan berada sedikit diatas batas atas inflasi. Namun demikian, dengan berbagai upaya yang tengah digencarkan baik dari sisi suplai dan demand, kami yakin inflasi akan segera kembali pada rentang sasaran 3,0±1% pada tahun 2023, dengan terjaganya tekanan harga, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar Rupiah,” jelas Dodi.
Menghadapi tantangan ke depan yang penuh dinamika tersebut, BI memandang ada 5 strategi utama yang dapat ditempuh Provinsi Kaltara untuk menyongsong tahun 2023 dan memanfaatkan momentum pemulihan domestik yang tengah berlanjut :
1. Membangun optimisme kepada seluruh pemangku kepentingan,
2. Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah dalam Pengendalian Inflasi,
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah Kaltara,
4. Percepatan pemulihan pelaku industri termasuk UMKM,
5. Percepatan transformasi ekonomi melalui Hilirisasi.
Selain itu, inovasi yang dilakukan juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara melalui implementasi Toko Tani untuk diperkuat, sehingga petani dapat lebih dekat dengan konsumen, rantai pasok lebih efektif, dan tingkat harga lebih terkendali.
“KPwBI Kaltara senantiasa melakukan sinergi bersama Pemda dan stakeholders terkait dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) untuk mengendalikan tingkat inflasi. Hasilnya, selama 2 tahun berturut-turut Kaltara dan Kota Tarakan selalu masuk dalam nominasi untuk menjadi TPID Provinsi dan Kota terbaik,” pungkasnya.
KPwBI Kaltara mengapresiasi sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara atas terselenggaranya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang merupakan aksi nyata dalam pengendalian inflasi.
KPwBI Kaltara terus mendorong percepatan pembangunan melalui advisory dan debotlenecking hambatan pembangunan infrastruktur terutama terkait investasi di kawasan Industri.
Lebih lanjut Dodi menjelaskan untuk memperkuat investasi, BI Kaltara bekerjasama dengan Pemda berencana untuk membentuk RIRU atau Regional Investor Relation Unit Kaltara sebagai langkah lanjutan dalam peningkatan investasi di Kaltara.
“Dengan adanya RIRU diharapkan seluruh pembangunan infrastruktur di Kaltara dapat dibiayai melalui investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri,” bebernya.
Tantangan yang dihadapi Kaltara lainnya adalah pemulihan yang tidak sama di berbagai pelaku industri termasuk UMKM.
Untuk itu, KPwBI Provinsi Kaltara terus mendorong program UMKM Go Digital yang telah dimulai semenjak 2 tahun lalu melalui program pelatihan-pelatihan reguler yang memuat materi tentang pemasaran online, pencatatan keuangan melalui aplikasi SI-APIK, melakukan maintenance database melalui aplikasi SIKEPANG hingga on board ke e-commerce nasional.
“Kami juga bekerja sama dengan platform platform e-commerce Nasional, yaitu Blibli, yang didalamnya memuat produk UMKM yang telah kami kurasi,” ungkapnya.
Penguatan pengembangan UMKM juga turut didukung oleh perluasan Ekosistem Digital di Kaltara. Dimana KPwBI Provinsi Kaltara mengembangkan Pasar SIAP QRIS di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, maupun Kabupaten Nunukan, sehingga masyarakat di 3 daerah tersebut dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS di Pasar SIAP QRIS.
“Tidak hanya QRIS, geliat non tunai pun tercermin dari telah terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kabupaten dan Kota di Kaltara. Hal tersebut menjadi sinyal positif besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi di Kaltara,” pesannya.
Tidak hanya gencar melakukan penetrasi sistem pembayaran non tunai, KPwBI Provinsi Kaltara juga mengedarkan uang rupiah tunai layak edar ke seluruh pelosok Kaltara melalui berbagai cara seperti pelaksanaan kas keliling, kas titipan, hingga program Ekspedisi Rupiah Berdaulat.
Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan program kerja sama antara Bank Indonesia, TNI AL, dan TNI AU dalam kegiatan distribusi uang dan layanan kas sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan yang terpencil dan terluar.
“Sepanjang 2022 KPwBI Kaltara telah masuk ke 4 Pulau dan 2 Kecamatan yang berada diperbatasan dan kedepannya akan terus kami perluas,” katanya.
Ekonomi Kaltara yang bertumpu pada sumber daya alam, ekspor bahan mentah, dan minim nilai tambah adalah sebuah tantangan tersendiri. Salah satunya adalah sektor pertambangan.
Lebih dari satu dekade terakhir, sektor pertambangan menjadi sektor paling dominan terhadap perekonomian Kaltara dengan pangsa berkisar 27%-33%.
Selain itu, meskipun sedikit terhambat akibat dampak perang Rusia Ukraina yang melambungkan harga energi, KPwBI Kaltara masih melihat bahwa kebijakan ekonomi global yang rendah karbon akan terus menguat. Hal ini sebagaimana komitmen negara-negara di dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 yang berencana menghentikan secara bertahap penggunaan batubara dan subsidi untuk bahan bakar fosil.
“Untuk itu diperlukan penguatan kebijakan percepatan hilirisasi SDA yang lebih bernilai tambah serta memiliki dampak ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang luas,” tutupnya.(**)
