TARAKAN – Rapat dengar pendapat (Rdp) dengan agenda evaluasi dan penataan pangkalan LPG 3 Kg sempat memanas di Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (17/7/23), Anggota DPRD Kota Tarakan Rusli Jabba hanya ingin menyampaikan usulan supaya surat Walikota Tarakan di era Sofyan Raga Nomor : 530/135/Disdagkop-UKM, dikaji ulang.
Menurutnya, surat Walikota dengan perihal pengalihan pangkalan LPG 3 Kg yang diterbitkan 25 Februari 2019, tidak mencerminkan azas keadilan bagi pengguna LPG 3 kg.
Dalam surat Walikota yang ditujukan kepada Direktur Pertamina SR MOR VI Balikpapan disebutkan, sehubungan dengan telah terpasangnya jaringan gas kota di 15 Kelurahan di bawah wilayah Kota Tarakan, pemerintah meminta kepada 3 agen dapat melakukan penggeseran pangkalan yang telah terlayani oleh gas kota dialihkan ke daerah pesisir.
Daerah pesisir yang belum terlayani gas kota diantaranya Kelurahan Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Juata Laut, Pantai Amal Mamburungan, Mamburungan Timur dan daerah pesisir lainnya yang tidak terlayani oleh jaringan gas kota.
Baca juga : Rdp Soal LPG 3 Kg, Sesama Anggota DPRD Tarakan Malah Berdebat Sendiri
Berdasarkan hal itu, jatah LPG 3 kg di pangkalan di daratan dikurangi dan alihkan ke daerah pesisir. Termasuk di Lingkas Ujung jatah pangkalan juga dikurangi, padahal wilayahnya tidak semuanya darat ada pesisir juga.
“Jadi surat Walikota waktu jaman pak Sofyan disini seolah-olah Lingkas Ujung darat semua, ternyata RT 18 mungkin hampir separuh pesisir. Tapi ikut dikurangi, contohnya kios Hj. Sudarmi dulu jatahnya itu 1.000an lebih, hampir separuh dikurangi, padahal ada tiga RT dilayani RT 17, RT 16 itu tidak ada jaringan gas, kalau RT 6 ada sebagian,” kata Rusli Jabba.
Rdp Komisi 2 DPRD Tarakan bersama OPD terkait, Pertamina, dan Agen bahas soal LPG 3 Kg. Foto : Fokusborneo.com
Keluhan tersebut, sering disampaikan warga ketika dirinya melakukan reses untuk menyerap aspirasi warga. Selain sulit mendapatkan LPG 3 kg, warga juga mengeluhkan harga mahal.
“Setiap kami reses, itu selalu dipertanyakan warga. Bahkan ibu-ibu pernah bilang tidak usah masuk pembangunan yang penting gas 3 kg teratasi, karena yang dulu suplainya 2 sampai 3 kali, sekarang ini cuma 1 saja,” ujar politisi Hanura.
Baca juga : Polres Tarakan Gagalkan Peredaran Sabu 9,9 Kg, 1 DPO Diduga Pengendali
Sekali lagi, Rusli meminta pemerintah dalam hal ini agen, untuk mencerna ulang surat Walikota tersebut. Karena wilayah Kelurahan Lingkas Ujung, tidak semuanya daratan sebagian pesisir. Selain itu, meminta mengembalikan kuota pangkalan di Lingkas Ujung khususnya Hj. Sudarmi dan Rini Asiska seperti semula.
“Kami minta surat Walikota itu dikaji ulang lagi, karena surat itu dijadikan patokan sama agen untuk mengurangi jatah pangkalan. Berdasarkan surat itu kan ada 15 kelurahan sudah ada jaringan gas, berarti ada 5 yang belum jadi itu lah yang dibantu termasuk daerah pesisir lainnya. Seperti di Lingkas Ujung tidak semuanya daratan tapi ada juga pesisirnya yang sama sekali tidak mendapatkan sambungan gas alam,” beber Rusli.
Rusli mencontohkan di Kelurahan Gunung Lingkas ada 2 pangkalan yaitu pangkalan Sinta dan Kahar posisi di darat dipindahkan ke daerah pesisir. Untuk pangkalan Sinta, sebelumnya berada di Gunung Lingkas dipindahkan ke Jembatan Bangkok Karang Anyar Pantai. Sedangkan pangkalan Kahar sebelumnya di depan makam pahlawan dipindahkan ke RT 16 Lingkas Ujung.
“Seharusnya pemindahan pangkalan seperti itu juga dicontoh pemerintah, agen dan pertamina, supaya persoalan LPG 3 kg dipesisir yang tidak mendapatkan jargas bisa teratasi. Harapannya itu bisa diikuti pemerintah untuk memindahkan pangkalan di darat ke daerah pesisir dengan nama pangkalan dan pengelola yang sama, jadi hanya tempatnya saja yang dipindahkan ke pesisir,” ucapnya.
Terkait ada pangkalan baru diduga malah menyulitkan warga, Rusli belum bisa memastikan hal itu karena tidak melihat langsung dan mendengar dari warga.(Mt