BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menerima kunjungan kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) bersama Komisaris PT Pertamina (Persero) untuk meninjau kesiapan akhir Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe yang kini memasuki tahap awal pengoperasian (start-up).
Kegiatan berlangsung di Ruang Selasar, Gedung New Site Office PT KPB dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area proyek pada Selasa (4/11). Turut hadir perwakilan Kemenkeu RI, Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero), serta Manajemen PT KPI dan PT KPB.
Direktur Utama PT KPB, Bambang Harimurti, menyampaikan bahwa sinergi pemerintah dan Pertamina menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor migas.
“Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, semakin memperkuat sinergi dalam penyelesaian proyek ini. RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas produksi BBM sekitar 142 ribu barrel per hari, produksi LPG hingga 336 ribu ton per tahun, serta propylene hingga 300 ribu ton per tahun. Ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi nasional,” ungkapnya.
Kunjungan ini juga membahas penguatan tata kelola keuangan dan mitigasi risiko fiskal, termasuk strategi penjaminan, pengelolaan valuta asing, serta perlindungan aset strategis melalui skema asuransi proyek migas berskala besar seperti RDMP Balikpapan.
Selain itu, diskusi turut menyoroti kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penerimaan negara melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang 2024, Pertamina menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional dengan setoran mencapai Rp401,73 triliun ke kas negara.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo, mengapresiasi kemajuan pembangunan RDMP Balikpapan yang dinilai memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi nasional. Ia menambahkan, proyek strategis ini tidak hanya memperkuat struktur fiskal dan daya saing industri migas, tetapi juga berkontribusi dalam menekan impor produk turunan minyak yang selama ini menjadi tantangan bagi neraca perdagangan.
“Saya pribadi merasa bangga, karena melihat produk-produk yang akan dihasilkan dari kilang ini membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Sebagai seseorang yang berlatar belakang di Bea dan Cukai, saya tahu betul bahwa dulu kita masih sering mengimpor aspal dan berbagai produk turunan minyak lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, angka impor tersebut mulai menurun, dan ini adalah capaian luar biasa,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan beberapa fasilitas utama dari sistem operasi kilang modern, meliputi Crude Distillation Unit (CDU) IV, Hydrocracking Unit (HCU), Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), Boiler, serta Main Control Room (MCR) sebagai pusat kendali operasional kilang.
Sementara itu, Vice President Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman, menegaskan bahwa RDMP Balikpapan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Sejalan dengan Asta Cita, khususnya cita ketiga tentang kemandirian ekonomi berbasis energi bersih dan berkelanjutan, serta cita keenam tentang pemerataan pembangunan wilayah, proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.(**)
Discussion about this post