TARAKAN – Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saipullah gelar reses di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Rabu (05/02/20). Dalam reses ini, warga meminta pemasangan PDAM gratis direalisasikan.
Reses pertama di tahun 2020 yang dilaksanakan di eks Pasar Markoni, dihadiri warga dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di tiga kelurahan yakni Pamusian, Kampung Satu dan Selumit. Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus, Kepala Dinas Sosial Mariyam, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Micro Kecil Menengah (Disdagkop-UMKM) Untung Prayitno dan Lurah Pamusian.
Usulan warga yang disampaikan dalam reses ini, salah satunya belum terealisasinya pemasangan PDAM gratis. “Kami mempertanyakan, belum terealisasinya pemasangan PDAM gratis yang sudah diusulkan sejak 2019 lalu. Soalnya kami warga sudah menunggu-nunggu kok belum ada realisasi. Adanya pak Saipullah ini, kami minta dibantu agar bisa direalisasikan,†kata warga RT 17 Pamusian Hadriansyah.
Sementara itu anggota DPRD Kota Tarakan Saipullah mengatakan, pemasangan PDAM gratis, sudah masuk dalam program Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Khairul-Effendhi Djufrianto. Hanya saja, pemasangan PDAM gratis ini bertahap pengerjaannya.
“Tahun ini (2020) sesuai dengan janji Walikota, ada sekitar 3.000 pemasangan PDAM gratis. Walaupun tidak semua tercover, bagi warga yang belum untuk bersabar karena ini bertahap,†himbau anggota DPRD yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Tarakan Tengah.
Selain masalah pemasangan PDAM gratis, usulan lain warga adalah persoalan penanganan banjir di Kelurahan Pamusian, peningkatan jalan dan penambahan lampu penerangan jalan.
“Intinya adalah usulan yang disampaikan warga, kami tampung semuanya dan selanjutnya kami akan kunjungan dilapangan apa-apa yang menjadi keluhan. Jadi pembangunan yang dilakukan nanti, benar-benar sesuai kebutuhan mendesak masyarakat,†kata Saipullah.
Usulan warga ini, nanti akan dimasukan ke dalam program kerja DPRD Kota Tarakan untuk diajukan ke pemerintah. Paling cepat usulan ini bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2020 dan paling lambat di APBD 2021. (spo/wic)
