MALINAU – Sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Malinau merespons kebijakan Presiden Jokowi yang menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pada tahun 2021 ini, Mereka berharap, Jendral Polisi yang kini menjabat Kabareskrim itu amanah dalam memimpin Polri ke depan.
Komjen Listyo Sigit Prabowo diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada Rabu (13/1), Jendral Polisi kelahiran Kota Ambon, Maluku 5 Mei 1969 tersebut menjabat Kabareskrim sejak 6 Desember 2019, Saat itu dia menggantikan Jendral Idham Azis yang diangkat menjadi Kapolri.
Kebijakan Jokowi tersebut menuai respons dari sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Malinau, Mereka mendukung keputusan Presiden yang memberi amanah kepada Komjen Pol Listyo menjadi pemimpin Polri yang baru.
“Saya mendukung pemerintah atas penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri untuk memimpin intitusi Polri kedepan,” Kata Hj. Abdullah selaku Tokoh Agama Islam dan NU di Kabupaten Malinau
Hj. Abdullah berharap, Polri semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak Sigit, “Semoga segala keputusan yang telah ditetapkan dapat menjadikan Polri ke depan semakin profesional, maju dan amanah,” ujarnya.
Sementara Tokoh Agama Kristen Pendeta Rusli Rining juga melontarkan respons yang sama. Dia mendukung keputusan Presiden Jokowi menunjuk Sigit sebagai pengganti Idham Azis.
“Kami mendukung sepenuh hati terhadap keputusan pemerintah atas ditunjuknya calon Kapolri baru Bapak Listyo Sigit Prabowo,” terangnya.
Dukungan untuk Bapak Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri juga datang dari tokoh Masyarakat Kabupaten Malinau Bapak Hj. Indra Bangsawan, Pendeta Ramli Labo selaku tokoh agama kristen Kabupaten Malinau dan Bapak Hj. Sulaiman selaku tokoh agama islam Kabupaten Malinau
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ditunjuk Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri untuk menggantikan Jendral Idham Azis yang akan pensiun akhir Januari nanti. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut harus menjalani fit and proper test atau tes kelayakan di Komisi III DPR mulai Senin pekan depan. (*/iik)
