NUSANTARA, Fokusborneo.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital di Ruang Auditorium Kantor Otorita IKN Lt. 2 pada Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, serta Pemerintah Kota Surabaya.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi smart government dan mendorong transformasi digital yang selaras dengan Visi Indonesia Digital 2045. Visi tersebut menargetkan percepatan transformasi digital pemerintahan guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada empat sektor strategis yaitu Infrastruktur Digital, Pemerintah Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital.
Kerangka kebijakan yang menjadi landasan percepatan tersebut meliputi Perpres SPBE (Perpres 95/2018), Perpres Arsitektur SPBE (Perpres 132/2022), serta Perpres Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Ketiga regulasi ini memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan, termasuk pemerintahan digital, satu data indonesia serta transformasi layanan pemerintahan yang semakin efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis kepada warga.
Percepatan Digitalisasi pemerintahan dan Pemerintah Digital yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk layanan publik yang modern dan responsif menuntut penerapan inovasi teknologi, penyederhanaan proses bisnis, pengambilan keputusan berbasis data, penguatan keamanan dan perlindungan digital, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis warga. Di Ibu Kota Nusantara, digitalisasi sejak tahap awal pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan kota pintar dan kota dunia yang inklusif, humanis, dan berbasis teknologi mutakhir.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menegaskan komitmen Otorita IKN dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan membangun fondasi digital yang kuat bagi layanan warga di Smart City IKN.
“Transformasi digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi tentang membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis data. IKN dirancang sebagai kota masa depan yang menjadi contoh penerapan pemerintahan digital yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” ujar Agung.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat pemahaman mengenai penerapan pemerintahan digital serta pembangunan ekosistem digital di Nusantara.
Sebagai penutup, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk terus mendorong smart city yang menerapkan kaidah pemerintahan digital, satu data, integrasi aplikasi berbasis persona, penguatan arsitektur SPBE, serta pengembangan layanan digital yang mendukung proses bisnis pemerintahan yang efisien dan transparan di Ibu Kota Nusantara.(**)
—-
Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Discussion about this post