TARAKAN – Stok kayu untuk bahan bangunan oleh masyarakat maupun kegiatan kontruksi proyek pembangunan di Kota Tarakan mengalami kekosongan.
Hal tersebut diungkapkan puluhan pengusaha atau pengecer kayu di Kota Tarakan dalam agenda pertemuan bersama Pemkot Tarakan yang dihadiri Wakil Walikota Effendi Djuprianto, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Kaltara Bustan, Dinas Kehutanan Kaltara, dan Kepala UPT KPH Tarakan dan Kabag Ekonomi, Senin (8/5/2023).
Meski tidak diungkapkan secara terbuka terkait kekosongan ini, namun pengecer kayu berharap ada kebijakan atau regulasi khusus dari pemerintah daerah terkait kondisi ini.
“Empat sampai lima bulan lalu tidak ada kelangkaan kayu, harapan saya tentu secepatnya ada kebijakan dari Pemerintah,” ujar Iman salah pengecer kayu di Tarakan.
Baca Juga : Ngadu ke DPRD Tarakan, Kuasa Hukum Tersangka Kasus Ikan Layang Beberkan KeluhannyaÂ
Sementara itu, pengecer lainya Wahyu mengatakan bahwa terkait dengan perijinan para pengusaha sejak dahulu hanya mengurus ijin berusaha dan kebijakan saja.
“Kalau dikatakan ilegal ya ilegal, kalau dikatakan legal ya legal karena RAB yang digunakan untuk proyek pembangunan di Tarakan itu Rp 2,5 juta per kubik,” ungkapnya.
Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan beli di perusahaan Rp 5 juta, dan kalau beli di perusahaan tentu tidak akan mampu apalagi masyarakat.
“Masyarakat saat ini sangat membutuhkan, diharapkan secepatnya ada solusi dari pemangku kebijakan,” sambungnya.
Sebagai informasi saat ini ada sekitar 32 pengecer yang berjualan kayu, jika tidak ada kebijakan atau regulasi khusus dari pemangku kepentingan industri kecil tidak dapat melaksanakan kegiatan dan sulit berkembang. (wic/Iik)
