JAKARATA – Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri meminta Presiden Joko Widodo, untuk segera melakukan lockdown. Menurutnya, penerapan social distancing yang dihimbau pemerintah kurang efektif.
Senator Hasan Basri mengatakan, lockdown ini, sebagai upaya antisipasi, pencegahan, dan kewaspadaan penyebaran virus corona atau Covid-19.
“Social distancing yang dihimbau pemerintah pusat, kurang efektif. Masyarakat tetap keluar rumah dan justru menimbulkan keramaian, kondisi ini mempermudah penyebaran virus di tempat umum maupun sarana transportasi yang menimbulkan penumpukan antrian,†kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Jumat (20/3/20).
Hasan menjelaskan, himbauan Pemerintah Pusat juga tidak ditaat beberapa perusahaan. Banyak perusahaan, yang masih memperkerjakan karyawannya.
“Kebijakan sekolah diliburkan dan beberapa instansi menerapkan bekerja dari rumah, nyatanya banyak yang menggunakan untuk rekreasi,†ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, mengatur terkait pelaksanaan lockdown didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
“Tahapan untuk dilakukan lockdown, dijelaskan mulai dari rumah, wilayah, rumah sakit hingga pembatasan sosial berskala besar,â€
Menurutnya, himbauan Pemerintah dirasa tidak tepat dan justru menimbulkan banyak yang terpapar Covid-19.
“Sebelumnya saya menyampaikan tuntutan lockdown atau isolasi wilayah yang terpapar Covid-19, tidak ada tindakan apa pun dalam mengantisipasi penyebarannya,†ujarnya.
Kebijakan lockdown, merupakan wewenang dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak boleh diambilnya.
“Saya mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden segera lakukan lockdown sebelum terlambat,†tegas Wakil Ketua Komite II DPD RI ini.
Pemerintah, harus menyediakan dan membangun kapasitas laboratorium yang memadai di rumah sakit rujukan.
“Supaya orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), maupun orang yang secara pribadi memeriksakan diri karena pernah kontak erat dengan pasien positif, dapat diketahui dan mendapatkan tindakan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta langsung di rumah sakit rujukan,†paparnya.
Selain itu, Pemerintah Pusat dan Daerah diminta membagikan masker dan hand sanitizer secara gratis kepada masyarakat. BUMN maupun perusahaan swasta, juga bisa terlibat.
“Diharapkan Pemerintah maupun pihak swasta bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan yang paling penting dalam penanganan Covid-19 ini yaitu masker dan hand sanitizer,†kata Senator HB.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi. Korban yang terjangkit Covid-19 di Indonesia, terus bertambah, dan cenderung mengalami peningkatan jumlah orang yang terpapar.
“Per hari Kamis 19 Maret, sebanyak 309 orang pasien positif dan 25 orang meninggal dunia. Sebarannya, semakin meluas di beberapa daerah. Jika terus menimbulkan banyak korban terpapar, Pemerintah segera menerapkan tes massal Covid-19,†ucapnya.
Hasan Basri berharap, para peneliti dan ahli kesehatan bekerjasama dengan WHO serta berbagai pihak, agar bisa segera membuat vaksin corona dan memproduksi massal untuk penyembuhannya.
“Hingga saat ini, informasi vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan Covid-19 sudah ditemukan ilmuan asal Tiongkok namun belum diproduksi secara massal,†pungkas Senator Hasan Basri, Anggota Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini.(**/mt)
Discussion about this post