TARAKAN – Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri melakukan kunjungan kerja ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (28/7/20). Kedatangannya ini, untuk mendengarkan keluhan perikanan di Kaltara.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BKIPM Kota Tarakan, ada beberapa keluhan perikanan yang disampaikan kepada anggota DPD RI perwakilan Kaltara Hasan Basri. Salah satunya tentang ekspor hasil perikanan di Kaltara.
Kepala BKIPM Kota Tarakan Umar mengatakan, kegiatan dari segi lalu lintas perikanan, secara umum tidak ada masalah. Seharusnya produk perikanan di Kaltara, bisa langsung di ekspor ke negara tujuan. Hanya saja sekarang ini ekspor produk perikanan masih melalui Kota-Kota besar di Indonesia seperti Surabaya dan Makasar.
“Sebenarnya potensi perikanan di Kaltara sangat besar, tetapi tidak bisa digambarkan secara statistik karena ekspor tidak langsung dikirim dari Kaltara. Harapannya kedepan, bagaimana mendorong supaya pengusaha di Kaltara ini bisa langsung ekspor ke negara tujuan tanpa harus melalui Surabaya atau daerah-daerah lainnya,†kata Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kota Tarakan Umar.
Umar menambahkan, Pelabuhan di Kota Tarakan, bisa melayani ekspor langsung. Bahkan ekspor melalui Pelabuhan Malundung ke negara tujuan seperti China maupun negara lainnya, lebih dekat dibandingkan melalui Surabaya.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Sabandar sebenarnya bisa Pelabuhan Malundung melayani ekspor. Dulu alasannya katanya kapalnya gak bisa sandar karena dangkal atau apa, tapi kenyataannya kapal Pelni bisa masukkan cuma saya dengar terakhir informasi bayernya menginginkan ekspor lewat Surabaya,†jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut Senator muda dari Kaltara Hasan Basri menyampaikan akan membawa aspirasi ini ke pusat. Komite II DPD RI yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan meminta untuk memberikan perhatian ke Kaltara.
“Sesuai informasi dari Balai Karantina Ikan (BKIPM) Kota Tarakan, bahwa produksi perikanan di Kaltara triliun per tahun. Bahkan jauh lebih besar saya lihat ekspor kepiting dari pada yang lainnya, ini akan kami dorong agar bisa terus ditingkatkan. Kepala Balai tadi meminta aturan tentang ke karantinaan ini ada perubahan nanti kita sampaikan melalui legeslati yang ada di DPD,†kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.
HB menjelaskan, tujuannya agar ikan yang masuk ke Kaltara khususnya dari negara tetangga Malaysia dapat dijamin ke kebersihannya dan dijamin tidak membuat penyakit kepada masyarakat Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki anggaran kurang lebih 21 triliun, ingin membuat balai besar di Kaltara. Untuk pembangunan balai ini, dibutuhkan lahan kurang lebih 50 hektar.
“Nah ini terserah kepada daerah mana di Kaltara yang mau menangkap itu. Duitnya ada tetapi lahan yang harus siap. Termasuk apabila ada nelayan-nelayan yang kesulitan permodalan dalam untuk melakukan kegiatannya, dapat meminjam melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga sangat ringan. KUR ini Kementerian Keuangan menyediakan anggaran mencapai 15 triliun,†tutup Hasan Basri.(mt)
Discussion about this post