Serap Aspirasi Masyarakat Kaltara, Hasan Basri Kunker Ke DPRD Kota Tarakan

TARAKAN – Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Tarakan, Selasa (28/7/20). Kehadirannya ini, selain untuk bersilaturahmi juga menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan.

Kedatangan Senator muda Hasan Basri ke Kantor DPRD Kota Tarakan, diterima Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus bersama anggota DPRD Kota Tarakan dari gabungan Komisi.

Dalam pertemuan ini, ada beberapa usulan yang disampaikan anggota DPRD Kota Tarakan. Salah satunya, terkait masalah pendidikan. Jumlah penduduk Kota Tarakan setiap tahun terus bertambah, tidak diikuti dengan jumlah bangunan sekolah. Sehingga ada beberapa anak usia sekolah, tidak bisa tertampung karena minimnya jumlah peserta didik yang di terima.

“Kalau melihat pendidikan di Kota Tarakan setiap tahun, terjadi problematika. Setiap tahun terus bertambah jumlah penduduk sementara secara fisik bangunan sekolah tidak bertambah, dampak yang ditimbulkan siswa ada belajar tidak sampai 8 jam karena ada yang masuk siang. Barang kali ini bisa menjadi catatan buat Kementerian Pendidikan, agar dianggarkan untuk pembangunan sekolah di Kota Tarakan,” kata anggota DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf.

Masalah harga udang di Kota Tarakan, juga perlu mendapat perhatian. Harga udang di Kota Tarakan, berbeda dengan daerah lain. Bahkan di daerah lain, harga udang stabil sedangkan di Kota Tarakan malah mengalami penurunan ini perlu ditinjau agar ada kesamaan.

“Makanya perlu ada desakan dari lembaga untuk melihat perbedaan harga udang supaya bisa di bawa ke Pusat untuk diperjuangkan agar harga udang di Kota Tarakan bisa sama dengan daerah lain,” ujar anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Anas Nurdin.

Tidak hanya pendidikan dan harga udang, DPRD Kota Tarakan juga mengusulkan pemenuhan kebutuhan air. Kota Tarakan sebagai daerah kepulauan, sangat membutuhkan air tawar. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan air hanya mengharapkan air hujan. Kedepan pemenuhan air tawar, perlu pipanisasi air dari Bulungan ke Kota Tarakan selain penambahan embung.

“Kami berpikiran embung itu sifatnya hanya sementara karena tidak adanya air tawar di Kota Tarakan. Kategori sungai di Kota Tarakan juga tidak ada, semua hanya dalam bentuk aliran sungai kecil. Makanya perlu pengambilan air tawar dari Bulungan. Disamping itu, bantuan dari pusat hanya berupa pembangunan embung tetapi terabaikan dalam hal pemeliharaan ini perlu diperjuangkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Hasan Basri mengatakan, siap menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dari Kota Tarakan ke Pemerintah Pusat.

“Banyak aspirasi yang disampaikan kepada saya untuk ditindaklanjutin pada masa sidang berikutnya. Makanya saya datang apa yang dialami masyarakat apa yang dibuat Pemerintah itu ingin saya tahu,” ucap anggota DPD RI dari Dapil Kaltara.

Kedepan kunker tidak hanya dilakukan ke DPRD Kota Tarakan, tetapi juga ke DPRD Kabupaten lainnya di Kaltara. Supaya DPRD Kabupaten/Kota di Kaltara memahani tugas-tugas DPD RI sebagai perwakilan daerah di pusat.

“DPD siap perjuangkan setiap usulan dari daerah, tapi Pemerintah Daerah dukung kami juga dong dengan datang ke Kantor menyampaikan permasalahannya supaya bisa diperjuangkan. Jangan hanya ego sektor yang dikedepankan, tapi bagaimana memperjuangkan untuk menyejahterakan masyarakat,” pungkas Alumni Magister Universitas Borneo Tarakan.

Prioritas usulan anggaran di Kementerian, pertama dari Presiden, kedua DPR dan DPD dan ketiga baru Kementerian. Makanya, banyak aspirasi yang disampaikan DPD direalisasikan.

“Permasalahan yang ada di daerah kita giring menjadi isu nasional. Salah satunya tentang undang-undang Omnibus Law. Bagi pemerintah daerah dan Provinsi, merupakan sentralistik. Kenapa karena banyaknya kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih pusat. Memang nanti akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), tetapi kan kita tidak tahu oleh karena itu DPD akan mengawal sampai PP ini keluar,” beber HB

Sementara itu, Komite II DPD RI bermitra dengan 11 Kementerian diantaranya Kementerian Pertanian, Perhubungan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ESDM, Kelautan dan Perikanan, BUMD, PUPR, Perindustrian, Perdagangan, Koordinator Perekonomian, serta Koordinator Maritim dan Investasi.(mt)