SURABAYA – Komite III DPD RI kembali menggelar Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam Rangka Inventarisasi Meteri Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Senin (07/02/22).
Kunker tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Provinsi Jatim, Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Pengurus Rumah Sakit, Akademisi dan Pihak-pihak terkait lainnya.
Pertemuan ini dibuka langsung oleh Pimpinan Komite III DPD RI Muhammad Rakhman di Kantor Gubernur Provinsi Jatim. Melalui sambutannya Pimpinan DPD RI, Muhammad Rakhman menyampaikan gagasan akses layanan kesehatan tidak hanya sekadar pemikiran, namun sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh negara.
“Kehadiran negara dalam pemenuhan jaminan kesehatan telah dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pemenuhan derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang wajib dipenuhi,†ujar Muhammad Rakhman.
“Dalam konteks pemenuhan kesehatan, rumah sakit menjadi institusi yang sangat penting. Sebab, melalui rumah sakit pelayanan kesehatan bagi publik dapat dipenuhi secara optimal,†lanjut Pimpinan Komite III DPD RI asal Kalimantan Tengah.
Setidaknya terdapat 8 topik pembahasan, salah satu diantaranya adalah mengenai lambatnya proses klaim BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), Hasan Basri menekankan pentingnya peran puskesmas untuk melakukan tindakan skrining serta melakukan tindakan promotif dan preventif, sehingga fasilitas BPJS Kesehatan bisa dilakukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Perlu adanya tindak lanjut dan kooridnasi antara kementerian terkait agar proses klaim BPJS Kesehatan tidak menyulitkan masyarakat dan berjalan dengan semestinya,†ujar Hasan Basri melalui keterangan pressnya.
Lebih lanjut Senator muda asal Kaltara, Hasan Basri menilai saat ini belum terjadi pemerataan distribusi dokter spesialis di sejumlah wilayah, menjadi salah satu akar persoalan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah.
“Keengganan para dokter spesialis mengabdi di daerah bukan tanpa alasan. Minimnya fasilitas kesehatan yang ada disinyalir menjadi salah satu alasan,†ujar HB.
“Kita ambil contoh tahun 2020, 6.755 dokter spesialis yang tersebar di RS Jakarta. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian, posisi kedua ditempati Jawa Barat yang memiliki 5.711 dokter spesialis di RS. Selanjutnya di Jawa Timur dengan 5.554 dokter spesialis di RS. Sementara, di Maluku Utara menjadi Provinsi dengan jumlah dokter spesialis di RS terendah secara nasional, yakni 94 orang,†papar alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan.
Hasan Basri menilai dengan adanya data tersebut, menunjukkan persebaran dokter spesialis masih belum merata di seluruh Indonesia. Padahal, di situasi yang terjadi saat ini jumlah pemerataan dokter spesialis sangat krusial.
“Selain daripada itu, menjadi perhatian kita bersama mengenai subsidi alat-alat kedokteran bea masuk agar dinolkan sehingga tidak membebani masyarakat, tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih terjangkau,†tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov PBSI kaltara.
Hasan Basri juga memberikan contoh program bayi tabung di Negara Vietnam hanya menghabiskan biaya 20jt, sedangkan di Indonesia bisa mencapai 60 jt sampai dengan 80 jt.
“Selisih harga yang relatif cukup jauh, tentu menjadi perhatian kita bersama khususnya kementerian terkait dalam menetapkan anggaran program bayi tabung,” tutup Hasan Basri.(**)
