Pemerhati lingkungan dan pembangunan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kota Tarakan, serta pernah bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pertambangan dan Energi.
Di tengah sorotan global terhadap transisi energi bersih dan pengendalian emisi karbon, kota-kota di Indonesia didorong untuk mencari terobosan menuju pembangunan berkelanjutan. Tarakan, kota kecil di utara Kalimantan, sesungguhnya punya keunggulan yang tidak banyak dimiliki daerah lain: infrastruktur jaringan gas kota (city gas) yang sudah dibangun sejak 2010 dan kini menjangkau lebih dari 31.000 rumah tangga. Namun, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam sektor transportasi, yang justru menjadi penyumbang utama emisi dan polusi udara di kawasan perkotaan.
Program city gas di Tarakan semula dirancang tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga membuka peluang pengembangan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotor dan kapal nelayan. Sayangnya, setelah lebih dari satu dekade, integrasi pemanfaatan gas bumi ke sektor transportasi belum menunjukkan kemajuan berarti. Padahal, Tarakan berpeluang menjadi kota percontohan nasional dalam hal konversi bahan bakar minyak ke gas, mengingat jaringan distribusi gasnya relatif mapan dibanding kota-kota lain di luar Jawa.
Dulu, sempat diwacanakan pembangunan Stasiun Pengisian BBG (SPBG) untuk mendukung kendaraan umum berbahan bakar gas. Bahkan, ada gagasan untuk menjadikan angkutan kota dan kendaraan dinas berbasis BBG.
Sekitar tahun 2012, pernah dilakukan uji coba kendaraan dinas berbahan bakar gas, termasuk mobil dinas Wali Kota dan Ketua DPRD Tarakan, serta kendaraan operasional pimpinan Medco. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya minat swasta, dan belum adanya regulasi daerah yang tegas membuat inisiatif ini menguap.
Hal serupa terjadi pada program konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan. Beberapa daerah seperti Bali, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur telah menerima bantuan konverter kit dari Kementerian ESDM, sementara Tarakan masih tertinggal.
Kini, dengan adanya program perluasan jargas “Gas Kita” yang menargetkan 1.500 sambungan rumah tangga gratis di Tarakan, momentum untuk menata ulang arah pemanfaatan gas bumi harus dimanfaatkan. Pemerintah Kota Tarakan bersama DPRD dan PGN dapat merumuskan peta jalan (roadmap) integrasi gas kota dengan sektor transportasi. Ini mencakup pembangunan SPBG, insentif konversi kendaraan dinas dan angkot, serta pengusulan kembali bantuan konverter BBG untuk nelayan ke pemerintah pusat.
Langkah-langkah kecil yang terencana bisa membawa dampak besar. Kendaraan dinas berbahan bakar gas, misalnya, bisa menjadi etalase komitmen pemerintah daerah dalam pengurangan emisi. Angkot berbasis BBG akan mendorong udara kota yang lebih bersih, sekaligus efisiensi biaya operasional. Nelayan kecil pun bisa merasakan manfaat jika mesin kapal mereka menggunakan gas bumi yang lebih murah dan stabil harganya dibanding BBM.
Tarakan punya kesempatan untuk menjadi kota pertama di luar Jawa yang menerapkan sistem transportasi berbasis gas bumi secara terintegrasi. Untuk itu, komitmen politik, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, PGN, dan masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai city gas Tarakan hanya berhenti di dapur rumah tangga. Kota ini bisa melangkah lebih jauh menjadi percontohan kota berkelanjutan. Dengan transportasi yang lebih bersih, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Sudah saatnya Tarakan naik kelas. Dari kota dengan jargas tertinggi di Kalimantan, menjadi pelopor kota gas nasional yang ramah lingkungan.
Oleh: Subono Samsudi, Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan
