TARAKAN – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera mematangkan persiapan penerimaan murid baru. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pencegahan terhadap potensi masalah, terutama terkait sistem zonasi, menjadi perhatian utama.
Syamsuddin Arfah menyoroti permasalahan klasik di Tarakan, khususnya mengenai ketidakjelasan wilayah penerimaan seperti yang terjadi di Kampung Bugis dan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya mencari solusi konkret agar persoalan serupa tidak kembali menghambat proses PPDB.
Pendirian SMA Negeri 5 Tarakan tahun lalu diharapkan menjadi angin segar dalam mengatasi isu zonasi ini. “Kebijakan membangun SMA 5 di Karang Anyar Pasir Putih merupakan langkah untuk mengakomodir wilayah yang sebelumnya tidak tercover zonasi’,” jelas Syamsuddin.
Meskipun bangunan fisik belum sepenuhnya rampung, ruang kelas belajar telah dioperasikan.
Selain zonasi, Syamsuddin juga mengingatkan agar portal pendaftaran daring (online) dipastikan berfungsi optimal. Stabilitas jaringan internet menjadi krusial mengingat proses pendaftaran yang mayoritas dilakukan secara virtual.
“Jangan sampai kendala internet mengganggu kelancaran PPDB. Tahun lalu, sistem daring sudah menunjukkan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara diminta untuk mencari solusi atas ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP sederajat dengan daya tampung SMA negeri. Peran serta sekolah swasta juga perlu diperhatikan.
“Di Tarakan dan Nunukan, lulusan SMP jauh melebihi kapasitas SMA negeri. Stigma masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri dapat menimbulkan masalah baru, termasuk potensi keluhan dari sekolah swasta,” papar Syamsuddin.
Disdikbud Kaltara diharapkan berkaca pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Pembenahan sistem, penetapan wilayah yang jelas, serta pembentukan panitia yang solid sejak dini diyakini dapat meminimalisir potensi masalah.
Syamsuddin juga berharap terjalin komunikasi yang baik antara pihak legislatif dan Disdikbud Kaltara menjelang masa penerimaan siswa baru.
“Kami berharap diundang oleh Dinas Pendidikan untuk berdiskusi mengenai sistem PPDB 2025. Kami siap memberikan masukan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post