TARAKAN, Fokusborneo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto ternyata belum dirasakan secara merata di Kota Tarakan.
Hingga akhir Januari 2026, ratusan siswa di wilayah pesisir, khususnya SDN 047 Kota Tarakan di Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan Timur, dilaporkan belum pernah tersentuh bantuan tersebut.
Ketua Komite SDN 047 Kota Tarakan, Ita, mengungkapkan kekecewaannya setelah meninjau langsung kondisi sekolah. Ia menyebut ada ketimpangan akses antara sekolah di wilayah kota dengan wilayah pesisir.
”Siswa di sini ada sekitar 387 anak. Dari awal program ini jalan sampai sekarang, mereka belum merasakan MBG. Padahal sekolah lain sudah menikmati. Apakah karena lokasinya jauh di ujung pesisir atau apa saya tidak tahu?” ujar Ita saat dikonfirmasi, Sabtu (31/1/26).
Menurut Ita, pihak sekolah sebenarnya sudah melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan. Namun, alasan yang diterima selalu klasik, yakni kendala jarak dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap terlalu jauh.
”Alasannya dapur jauh. Tapi menurut saya itu bukan alasan logis karena ada kendaraan mobil. Harapan kami ada pemerataan karena bukan cuma SDN 047, sekolah tetangga seperti SDN 027 Karungan dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di sini juga belum dapat,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan koordinator SPPG Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan hasil koordinasi, terungkap kendala utama bukan hanya soal jarak, melainkan ketersediaan wadah makanan atau “ompreng” yang masih sangat terbatas.
”Untuk SDN 047 Tanjung Pasir itu di bawah naungan SPPG Kampung Empat. Masalahnya, jumlah ompreng yang ada saat ini baru 900 pcs, sehingga belum cukup untuk mengcover seluruh siswa di wilayah tersebut,” jelas Simon.
Namun, Simon membawa kabar baik tambahan pesanan ompreng saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tarakan. Meski pihak SPPG belum bisa memastikan tanggal pasti kedatangannya, target realisasi diharapkan bisa dimulai pada bulan Februari 2026.
”Mudah-mudahan bulan Februari sudah tersedia. Kami di DPRD akan terus mengawal ini agar ada pemerataan. Ini program Presiden, jadi semua anak, termasuk yang di pesisir Tanjung Pasir, punya hak yang sama untuk mendapatkan manfaatnya,” pungkas Simon.(*/mt)
Discussion about this post