TARAKAN, Fokusborneo.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan rupanya belum berjalan mulus secara menyeluruh.
Hingga saat ini, tercatat baru sekitar 56 persen sekolah tingkat SD dan SMP yang menerima manfaat, sementara sisanya terutama sekolah di wilayah pesisir dan pinggiran masih gigit jari.
Kesenjangan ini menjadi topik hangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, di Ruang Pertemuan DPRD pada Senin (9/2/26).
Rapat tersebut mengevaluasi integrasi sekolah terhadap program nasional ini.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Eddy Pujianto, mengungkapkan keprihatinannya.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir dan pinggiran justru belum menerima manfaat, padahal wilayah tersebut memiliki urgensi tinggi terkait penanganan stunting.
”Sekolah-sekolah di pesisir dan pinggiran malah justru belum menerima manfaat. Padahal filosofi MBG ini kan untuk mengatasi gizi buruk. Seolah-olah wilayah yang jauh ini dianggap tidak masuk hitungan bisnis oleh pengusaha dapur (mitra),” ujar Eddy.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator SPPG Wilayah Tarakan, Dewi, mengakui adanya kendala teknis di lapangan.
Ia mencontohkan SDN 047 Tanjung Pasir Kecamatan Tarakan Timur yang belum terlayani karena kendala jarak.
Dalam petunjuk teknisnya SPPG, pengantaran makanan maksimal berjarak 6 KM dengan waktu tempuh tidak boleh lebih dari 30 menit.
Sedangkan dapur di Kampung 4 yang terdekat, ternyata belum mampu menjangkau SDN 047 karena tidak masuk Wilayah yang harus dilayani.
Saat ini, terdapat 21 dapur operasional yang tersebar di Tarakan Tengah ada 8 dapur, Tarakan Barat 6 dapur, Tarakan Timur 4 dapur, dan Tarakan Utara 3 dapur. Total penerima manfaat mencapai 46.000 jiwa, mencakup siswa, guru, hingga ibu hamil dan balita.
Mengenai nilai makanan, terungkap bahwa setiap porsi menu MBG bernilai Rp15.000, dengan rincian Rp10.000 belanja bahan baku, Rp3.000 biaya operasional dan Rp2.000 keuntungan mitra.
Ketua Komisi II, Simon Patino, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat untuk membenahi ketimpangan ini.
Komisi II menuntut transparansi data mengenai dapur yang sudah ditunjuk namun belum beroperasi.
“Kami ingin tahu apa masalahnya. Apakah kesiapan SDM, kekurangan tenaga ahli gizi, atau hal lain. Jangan sampai ada pembiaran yang menghambat hak anak-anak kita,” tegas Simon.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Tarakan menjadwalkan Uji Petik secara acak (random) ke sejumlah sekolah pada Selasa (10/2/26) untuk melihat langsung realitas distribusi di lapangan.
Terkait operasional saat Ramadan, program MBG dipastikan tetap berjalan sesuai arahan pusat. Skemanya, siswa non-muslim diberikan makanan olahan siap saji. Sedangkan siswa muslim, diberikan makanan kering atau paket yang disesuaikan teknisnya.
Namun, sinkronisasi antara SPPG dan Dinas Pendidikan masih terus dimatangkan untuk menjaga kelancaran distribusi selama bulan suci.(*/mt)
Discussion about this post