TARAKAN – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan pelajar dan pemuda, untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Utara 2020 damai dan aman. Sebagai organisasi kepemudaan, GPN berharap Pilkada Kaltara berjalan sesuai dengan harapan rakyat banyak.
Ketua DPD I GPN Kaltara Rahmat Nur mengatakan, kebersamaan kita sebagai pemuda, sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan khususnya dengan menghindari penyebaran berita hoax, politisasi sara, ujaran kebencian dan politik uang.
“Teman-teman pemuda yang kami undang ini kan, orang-orang terpelajar, mempunyai pengetahuan dan interaksi di dunia sosial. Sehingga mereka bisa menyebarkan hal-hal positif terutama teman terdekat maupun keluargannya,†kata Rahmat Nur
Rahmat mengingatkan pemuda, untuk menghindari penyebaran berita negatif yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Menurutnya, pemuda itu lebih realistis, memiliki idealisme dan masih terjaga.
“Karena menurut kami yang paling dekat bisa berinteraksi sebagai generasi kepemudaan, ya pemuda mulai dari pelajar, mahasiswa maupun pemuda pada umumnya,†tambahnya.
Sebagian organisasi kepemudaan, GPN mengajak seluruh pemuda ikut mensukseskan dan menjaga pagelaran Pilgub Kaltara 2020 ini.
“Siapa pun hasilnya kedepan yang naik, terpenting yang menang masyarakat. Karena ini pesta, kalau pesta itu kan harus bahagia bukan saling curiga tetapi saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,†jelasnya.
GPN menekankan kepada pemuda yang banyak bersentuhan dengan medsos, bisa memfilter apa-apa yang muncul di medsos. Apalagi yang berhubungan dengan Pilgub.
“Kami harapkan mereka bisa memilah berita hoax dan ujaran kebencian. Intinya berita sampai mereka, stop sama mereka karena hampir 100 persen sebagai pengguna medsos,†ucap Rahmat Nur.
Sementara itu, Ketua HMI Kota Tarakan Muhammad Nasar menyambut baik ajakan GPN untuk mengkampanyekan Pilkada damai.
“Sebagai organisasi pemuda HMI akan ikut mengkampanyekan politik anti sara, politik identitas. HMI juga siap turun ke masyarakat, memberikan pemahaman dan penyadaran tentang larangan politik uang. Sebab pemberi dan penerima sama-sama kena hukuman,†tutup Muhammad Nasar.
Dalam kegiatan ini, juga dilakukan dialog tentang pemilukada. Hadir sebagai narasumber, anggota KPU Kaltara Haryadi Hamid, Pimpinan Bawaslu Kaltara Fadlyansyah, Ketua FKUB Muda Kaltara Ilham Agang dan Perwakilan Polda Kaltara. (mt/iik)
