TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2020 di Hotel Galaxi, Senin (28/9/20).
Ketua Bawaslu Kota Tarakan Zulfauzy Hasly mengatakan, rakor yang dihadiri Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan ini, sekaligus untuk memberikan pembekalan tentang tahapan kampanye Pilgub Kaltara 2020.
“Ini untuk memberikan tambahan ilmu kepada lembaga Adhoc Bawaslu bagaimana caranya menyusun strategi pengawasan, supaya ada fokusnya yang perlu diawasi. Termasuk apa saja larangan kampanye, sehingga pada saat menjalankan tugasnya, memahami dan mengerti apa tugas yang harus dilaksanakan,” katanya.
Zulfauzi menjelaskan, ditengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, paslon dilarang melaksanakan kampanye rapat umum. Setiap berkampanye, harus menerapkan protokol kesehatan.
“Karena memang kondisi pandemik ini, kampanye itu tidak sama dengan di masa tidak pandemi seperti jumlah orangnya dibatasi. Kemudian didalam melaksanakan kampanye, harus ada penerapan protokol kesehatan ini yang perlu koordinasi dari pengawas kita dengan tim sukses sebagai upaya pencegahan untuk penegakan protokol Covid-19,” jelasnya.
Tidak hanya protokol kesehatan yang jadi fokus pengawasan, Zulfauzi menambahkan juga ada pengawasa yang sifatnya elektoral seperti money politik, penggunaan fasilitas negara, dan beberapa larangan lainnya.
“Keterlibatan pihak-pihak yang dilarang terlibat di dalam kampanye juga perlu diawasi misalnya ASN, pejabat BUMN/BUMD, itu yang tidak boleh terlibat didalam kegiatan kampanye. Ini kami sampaikan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan supaya menjadi fokus pengawasan pada saat kampanye,” ujarnya.
Lebih lanjut Zulfauzi menjelaskan, pertemuan ini juga memetakan potensi kerawanan dalam masa kampanye hingga pencoblosan nantinya. Sehingga Panwaslu Kecamatan mengetahui alur koordinasi saat ditemukan pelanggaran dilapangan.
“Kami juga beri pemahaman bagaimana cara menentukan titik fokus pengawasan, terus apabila ada pelanggaran bagaimana alur koordinasinya, itu yang perlu kita terapkan. Jadi kalau nanti ada masalah mereka sudah paham apa yang harus dilakukan,” ungkapnya.
kita harap dgn adanya rakoor ini pertama pengawasan itu bisa berjalan lancar dan efektif, yg kedua dgn meningkatnya pengetahuan itu bisa juga memberikan edukasi kepada teman2 yg bertanya biasanya kan paslon2 ini bertanya kepada pengawas, minimal pengawas itu bisa menjelaskan regulasinya seperti apa.
Zulfauzi mengharapkan masukan dari Panwaslu Kecamatan untuk menentukan strategi pengawasan diwilayahnya guna meminimalisir pelanggaran. Sebab Panwaslu Kecamatan yang mengetahui kondisi wilayahnya seperti di pesisir dan padat penduduk.
“Kami juga mengajak masyarakat Kota Tarakan ikut berperan aktif melakukan pengawasan. Tanpa peran aktif masyarakat niscaya pengawasan dapat maksimal, karena jumlah personil kita terbatas. Makanya pengawasan partisipatif kami mengajak organisasi masyarakat, okp, untuk ikut berperan serta mengawasi kalau ada dugaan pelanggaran ya bisa melaporkan,” tutupnya.(mt)
