TARAKAN – Serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil), anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Mudain menggelar reses di 5 titik di Kota Tarakan.
Reses kali ini, dilaksanakan di Kecamatan Tarakan Timur, Barat dan Utara. Ada beberapa usulan yang disampaikan masyarakat Kota Tarakan dalam reses Mudain, salah satunya permasalahan sosial, ekonomi dan infrastruktur.
“Saat ini saya menjabat anggota DPRD Provinsi Kaltara dapil Kota Tarakan, sehingga saya harus mempertanggungjawabkan diri saya secara politik maupun moral untuk seluruh masyarakat Tarakan. Jadi perjuangan politiknya penuh, untuk masyarakat Kota Tarakan,” kata Mudain ketika diwawancarai Fokusborneo.com, Selasa (9/11/21).
Dari 3 permasalahan yang disampaikan dikatakan Mudain, rata-rata masyarakat mengusulkan terkait infrastruktur. Seperti masyarakat Kelurahan Karang Anyar yang mengusulkan tentang pembehanan drainase.
“Karena memang salah satu permasalahan yang terberat kita di Karang Anyar itu adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan banjir. Ini akan saya sampaikan ke pemerintah Provinsi, karena penyelesaian masalah banjir Karang Anyar itu masuk dalam salah satu janji politiknya pak Zainal dan pak Yansen waktu berkampanye,” ujar politisi Partai Demokrat.
Sedangkan di Kelurahan Karang Balik, Karang Rejo dan Juata Laut dijelaskan Mudain, masih berputar tentang pembangunan jalan lingkungan serta jembatan. Begitu juga permasalahan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, masyarakat mengusulkan hal yang sama.
“Tindaklanjut kami akan usulkan di APBD 2022, mudah-mudahan hamonisasi antara DPRD dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tidak boleh ada yang saling mendahului. Harapkan kita sesuai undang-undang yang berlaku, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD bisa disorong masuk dalam APBD Provinsi Kaltara,” jelas mantan anggota DPRD Kota Tarakan 2 periode.
Mudain berharap pemerintah dan DPRD tetap komitmen sesuai undang-undang yang berlaku dalam bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tujuannya ingin membangun Provinsi Kaltara jauh lebih baik kedepannya.
“Jadi apa pun yang disampaikan masyarakat Kaltara melalui perwakilan anggota DPRD, ini dapat diakomodir dan masuk dalam batang tubuh APBD tahun 2022,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kaltara.(Mt)
