TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tarakan yang menargetkan bisa mengetok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah Kota Tarakan 2021 akhir April ini, kembali akan melanjutkan pembahasan Jumat (22/4/22). Untuk menyusun rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, Pansus bakal melakukan uji petik.
“Alhamdulillah Pembahasannya sudah berjalan dengan lancar. Pansus DPRD sudah melihat dokumen dari pemerintah baik nota dibacakan Wali Kota dalam paripurna sekaligus penyerahan LKPJ maupun dokumen LKPJ dan tentunya juga adalah APBD perubahan 2021,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf.
Hal ini penting, karena ada 3 komponen yang bisa menjadi rujukan Pansus DPRD dalam pembahasan LKPJ. Diantaranya nota yang dibacakan oleh Wali Kota pada saat paripurna, kedua adalah dokumen LKPJ dan ketiga dokumen APBD perubahan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi LKPJ.
“Kami juga merencanakan uji petik. Tetapi yang mana kami lakukan uji petik, tergantung menunggu kesepakatan teman-teman Pansus DPRD,” jelas politisi Partai NasDem.
Pansus DPRD akan mencoba menganalisa dan mencermati, serta mendalami dokumen yang disampaikan oleh pemerintah sehubungan dengan LKPJ, sehingga terjadi keakuratan data baik bersumber dari nota yang disampaikan oleh Wali Kota pada saat paripurna, dokumen LKPJ maupun dokumen anggaran perubahan tahun 2021.
“Memang dalam proses pembahasan sesuatu apalagi yang sifatnya punya nilai angka, tentunya pastilah masih ada sedikit perbedaan. Namun perbedaan itukan kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam pembahasan, tentunya perbedaan-perbedaan itukan ada asumsi yang mendasarinya atau kemudian itu bisa menjadi masukan bagi Pansus DPRD untuk kemudian mengadakan penyempurnaan lebih lanjut,” pungkas Yusuf Middu sapaan akrap Muhammad Yusuf.
Harapannya dengan lkpj ini kedepannya h semakin baik, sehingga betul-betul apa yang menjadi program pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan program yang tidak terlaksana juga menjadi catatan.
“Secara umum yang saya lihat bahwa program pemerintah itu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan data yang kami lihat dan kami analisa tentunya dari perencanaan. Program itu kan dari anggaran perubahan, implementasinya itu adalah di LKPJ,” tutup Yusuf Middu.(Mt)
Discussion about this post