Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 7 Jul 2022 18:24 WITA ·

Bawaslu Sebut Pemilu 2024 Rawan Sengketa


Ketua Bawaslu Kota Tarakan Zulfauzy Hasly. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Ketua Bawaslu Kota Tarakan Zulfauzy Hasly. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) legeslatif 2024 rawan terjadi sengketa. Sengketa tersebut, biasanya terjadi setelah penetapan partai politik (Parpol) peserta pemilu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Zulfauzy Hasly saat acara bincang-bincang Bawaslu dengan jurnalis di Kedai Bean Laden Kota Tarakan, Kamis (7/7/22).

Menurutnya, potensi sengketa sering terjadi setelah ada penetapan parpol peserta pemilu. Hal itu biasa terjadi jika parpol yang merasa layak jadi peserta pemilu tetapi sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Itu potensi sengketa paling pertama terjadi setelah penetapan parpol peserta pemilu. Sengketa itu biasa terkait kegandaan anggota, syarat-syarat kepesertaan, status bacaleg (bakal calon legeslatif) nya mantan napi dan lain sebagainya,” kata Zulfauzy.

Sengketa ini, dijelaskan Zulfauzy sering dilaporkan parpol peserta pemilu ke pada Bawaslu. Pelanggaran parpol peserta pemilu, baru bisa diproses Bawaslu setelah ada penetapan peserta pemilu dari KPU.

width"450"
width"425"

“Biasanya kalau sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, baru banyak pelanggaran berkaca pada pemilu sebelumnya. Contoh bacaleg mantan napi, tidak diloloskan KPU karena dia baru bebas atau apa tapi parpol merasa sudah bisa jadi bacaleg, itu sering disengketakan,” jelas Zulfauzy.

Dikatakan Zulfauzy, parpol menjadi peserta pemilu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), hanya 75 hari dihitung sesuai masa kampanye. Setelah itu, pemungutan suara.

“Penanganan sengketa juga lebih lama dibandingkan di pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Biasanya jadi sengketa itu pada saat pendaftaran parpol, pendaftaran calon DPD RI dan pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota,” pungkas Zulfauzy.(Mt)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 88 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berkunjung ke Kediaman Dr Salim, UAS: Silaturahim Menambah Keberkahan

19 Agustus 2022 - 22:00 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ikuti Jalan Santai Bersama Ribuan Warga KTT

19 Agustus 2022 - 21:48 WITA

Sungai Sesayap Tercemar Limbah, Jamhari Sebut Sangat Berdampak Kepada Warga KTT

19 Agustus 2022 - 17:10 WITA

DPRD Prihatin Warga Malinau Kesulitan Air Bersih Dampak Sungai Tercemar Limbah Batubara

19 Agustus 2022 - 08:41 WITA

Ikuti Upacara HUT ke 77 RI, Ketua DPRD Kaltara Bertugas Bacakan Naskah Proklamasi

17 Agustus 2022 - 22:08 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ajak Masyarakat Meriahkan dan Isi Kemerdekaan RI

17 Agustus 2022 - 16:37 WITA

Trending di Advetorial
error: Alert: Content is protected !!