Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 5 Agu 2022 07:12 WITA ·

Diuji Publik, Ini Saran untuk Pansus DPRD Kaltara Menyempurnakan Ranperda tentang RPPLH


Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara uji publik ranperda tentang rancangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara uji publik ranperda tentang rancangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN – Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kaltara tahun 2022-2052.

Uji publik yang dilaksanakan di ruang Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Kamis (4/8/22), mengundang kepala daerah se-Kaltara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan Kota di Kaltara, BPBD Provinsi Kaltara, Akademisi, BEM, perusahaan, BUMD, organisasi masyarakat dan seluruh stakeholder terkait lingkungan. Hadiri juga Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara.

“Harapan kita dengan adanya public hearing semakin memperkaya isi dari pada raperda RPPLH, karena raperda ini perintah Undang-undang. Ini kalau tidak kita bahas cepat dan setujui bersama, tentu akan menghambat kepala daerah dimasing masing kabupaten/Kota untuk membuat rancangan perda PPLH nya,” kata Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto.

Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto. Foto : Fokusborneo.com

Dijelaskan Supa’ad, ranperda tentang RPPLH ini adalah induknya, makanya perlu lebih cepat untuk diselesaikan. Sebab raperda ini hanya mengatur tentang dokumen isi strategis dan kebijakan strategis selama 30 tahun kedepan.

width"450"
width"425"

“Kenapa 30 tahun kedepan, itu sudah di amanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Ini wajib hukumnya, karena ini perintah Undang-undang. Kenapa ko hanya 20 pasal, karena memang pasal-pasal itu sifatnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 jadi kita harus sama persepsi,” jelas politisi Nasdem.

Dikatakan Supa’ad, setelah disahkan, perda tentang RPPLH ini, menjadi acuan semua dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup di Provinsi Kaltara dan sebagai induk raperda di Kabupaten/Kota.

Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara uji publik ranperda tentang rancangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Foto : Fokusborneo.com

Ditambahkan Supa’ad, salah satu masukan yang disampaikan peserta uji publik untuk penyempurnaan ranperda tentang RPPLH, terkait tentang mengembang kearifan lokal. Sehingga DPRD sebagai perwakilan masyarakat, kearifan lokal ini menjadi kajian pertama karena sudah dilakukan oleh masyarakat Kaltara sebelum Undang-undang dibuat.

“Sebenarnya masyarakat, lembaga adat itu sudah lebih dahulu menjaga lingkungan itu, sehinggal kearifan lokal seperti pembukaan ladang untuk tanam padi, itu juga akan di atur didalamnya. Supaya masyarakat tidak menjadi masyarakat yang tertuduh menjadi pembakar hutan, padahal mereka lebih arif dalam menjaga lingkungan,” beber Supa’ad.

Diterangkan Supa’ad, setelah uji publik, tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama tim Pansus untuk menyempurnakan pasal demi pasal berdasarkan masukan yang diterima. Berikutnya, rapat gabungan Komisi untuk dengar pendapat semua masing-masing anggota DPRD Provinsi Kaltara.

Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara uji publik ranperda tentang rancangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Foto : Fokusborneo.com

“Anggota DPRD ini kan bersumber dari 4 dapil, sehingga dari dapil masing-masing akan menyuarakan untuk menyempurnakan lagi sampai dengan tahap akhir persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD,” ucap pria juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Kaltara.

Supa’ad berharap paling tidak ada acuan dokumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai rujukan kepala daerah di Kabupaten dan Kota di Kaltara untuk merumuskan raperda yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

“Lingkungan hidup ini kan jangka panjang, bahkan KIPI dan lain sebagainya sudah diatur di dalam arahan lingkungan hidup itu sendiri,” tutup Supa’ad.(Mt/Adv)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 47 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berkunjung ke Kediaman Dr Salim, UAS: Silaturahim Menambah Keberkahan

19 Agustus 2022 - 22:00 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ikuti Jalan Santai Bersama Ribuan Warga KTT

19 Agustus 2022 - 21:48 WITA

Sungai Sesayap Tercemar Limbah, Jamhari Sebut Sangat Berdampak Kepada Warga KTT

19 Agustus 2022 - 17:10 WITA

DPRD Prihatin Warga Malinau Kesulitan Air Bersih Dampak Sungai Tercemar Limbah Batubara

19 Agustus 2022 - 08:41 WITA

Ikuti Upacara HUT ke 77 RI, Ketua DPRD Kaltara Bertugas Bacakan Naskah Proklamasi

17 Agustus 2022 - 22:08 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ajak Masyarakat Meriahkan dan Isi Kemerdekaan RI

17 Agustus 2022 - 16:37 WITA

Trending di Advetorial
error: Alert: Content is protected !!